Dekrit Atau Tidak, Sama Saja

Dekrit Presiden. Inilah istilah paling populer yang diper-debatkan minggu-minggu ini. Isunya makin meruncing ketika Presiden Wahid dalam kunjungannya ke Australia Minggu lalu, juga menyatakan hal yang sama. Pernyataannya itu dikeluarkan saat menjawab pertanyaan dari Radio Australia tentang impeachment parlemen pada SI nanti.

Dan wajar bila kemudian pernyataan Wahid di Australia itu dinilai cukup penting karena merupakan pernyataan resmi yang pertama bahwa dia akan mengeluarkan dekrit. Meskipun pada hari berikutnya, di Selandia Baru, Wahid mengoreksinya dengan mengatakan tidak akan mengeluarkan dekrit selama proses rekonsiliasi nasional masih berlangsung dan belum kelihatan hasilnya.

Menanggapi pernyataan Presiden itu, beragam pendapat muncul. Akbar Tanjung, misalnya, ia menyatakan bahwa itu bukan usul yang populer. Akbar menambahkan bahwa Wapres Megawati juga menolak hal itu. Sementara itu, Menhan Mahfud MD, mengatakan itu baru wacana. Sementara Matori Abdul Jalil menyatakan: Di PKB sendiri ada anggota yang setuju penerbitan dekrit ada yang tidak.

Dekrit Menyelamatkan Negara?

Pihak yang pro maupun kontra dekrit nampak berdiri di atas landasan yang rapuh. Kebanyakan mereka berar-gumentasi secara emosional atau sekadar hitungan politik. Sebut saja pendapat Yusril yang mengatakan bahwa dekrit itu inkonstitusional. Sebab Menurut-nya dekrit 5 Juli 1959 pun adalah inkonstitusional. Ia menilai jatuhnya dekrit presiden 1959 itu bukan keadaan darurat, tetapi revolusi hukum, sedangkan revolusi itu inkonstitusional. Namun ia menambahkan, yang inkonstitusional itu bila dapat dipertahankan alasannya men-jadi konstitusional. Menhan Mahfud MD mengatakan bahwa pengeluaran dekrit meskipun tindakan itu inkonstitusional, jika didukung aparat menjadi konstitusional.

Namun secara umum para politisi maupun pakar hukum ketatanegaraan sepakat bahwa maksud dikeluarkannya dekrit adalah keadaan darurat untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Ini seperti yang dilakukan oleh Bung Karno dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang berisi pembubaran konsti-tuante, pemberlakuan kembali UUD 1945 dan menghentikan berla-kunya UUDS 1950.

Kenyataanya, situasi dan kondisi negara pasca dekrit tidak berubah baik. Negara terancam. Sebab setelah itu, PKI justru lebih berperan dalam perja-lanan pemerintahan. Puncaknya adalah kup yang dilaksanakan PKI pada tahun 1965.

Dengan begitu, menge-luarkan dekrit atau tidak, sama saja hasilnya. Dan ini lebih disebabkan dengan diberlaku-kannya sistem kufur tersebut.

Sekilas Pemerintahan Islam

Menurut Syaikh An Nabhani (Nizhamul Hukm fil Islam hlm. 38), ada empat pilar sistem pemerintahan Islam. Pertama, kedaulatan di tangan syara.’ Yang berhak menentukan penilaian baik-buruk, benar-salah, halal-haram, adalah hukum syara. Akal, kebiasaan, tradisi, adat-istiadat, apalagi hawa nafsu, tidak berhak. Allah Swt. berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya).” (QS an-Nisâ’ [4]: 59).

Pengertian kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya adalah “kembalilah kepada syari’atnya”. Oleh karena itu, yang berdaulat di tengah-tengah umat dan negara dan mengendalikan aspirasi seluruh warga adalah syari’at yang dibawa Rasulullah saw. Kedaulatan di tangan syara’.

Kedua, Kekuasaan di tangan umat. Seorang khalifah memperoleh kedudukan dan kekuasaan setelah dibaiat oleh umat. Dirwayatkan dari sahabat Ubadah bin as-Shamit yang berkata: “Kami telah membaiat Rasulullah saw. untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun tidak kami senangi” (HR Muslim).

Yang mengesahkan jabatan khalifah itu adalah ijab qabul dalam akad khilafah dimana umat memberikan kekuasaan dan kesetiaan (ijaab) dengan ridlo dan tanpa paksaan, khalifah pun menerimanya (qabuul) secara sukarela. Baiat yang diberikan dengan sukarela oleh umat inilah secara esensial menunjukkan bahwa kekuasaan di tangan umat.

Ketiga, mengangkat satu khalifah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum Muslim. Dasarnya, hadis yang diriwayat-kan oleh Nafi’ dari Umar r.a. yang berkata aku pernah mendengar Rasulullah saw. bersabda: ”Dan siapa saja yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada baiat, maka matinya adalah seperti mati jahiliyyah.”

Konsekuensi hadis itu, manakala tidak ada khalifah yang menjadi obyek bai’at yang diberikan oleh kaum Muslim, siapapun di antara mereka wajib berjuang menegakkannya agar tidak mati seperti mati jahiliyah.

Sedangkan khalifah itu harus satu, Nabi saw. bersabda:

“Apabila dibaiat dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya” (HR Muslim).

Keempat, Khalifahlah yang berhak untuk mentabanni hukum syara’ untuk diberlaku-kan sebagai undang-undang.

Tabanni hukum syara’ ini untuk perkara-perkara yang hukumnya tidak qath’i—memungkinkan berbagai penaf-siran hukum dari para mujtahid—sehingga dengan penetapan tersebut dalam praktik yang ditetapkan sebagai undang-undang itu tidak menimbulkan perselisihan. Termasuk dalam perkara ini adalah masalah-masalah mubah yang wewenang mengaturnya diserahkan oleh syari’at kepada seorang khalifah.

Hubungan Kepala Negara dengan Majelis Umat

Tugas kepala negara atau negara dalam pandangan Islam adalah melaksanakan maksud dan tujuan adanya sistem pemerintahan, yakni (lihat Muhammad Husain Abdullah, Dirasat Fil Fikri al-Islami, hlm. 61) : Pertama, memelihara agama. Kepala negara wajib memelihara akidah islamiyyah. Syari’at Islam memberikan wewenang hanya kepada negara untuk menjatuhkan hukuman mati bagi orang-orang murtad. Nabi saw. bersabda: “Siapa yang meng-ganti agama (Islam)nya, maka jatuhkanlah hukuman mati.” (HR Ahmad, Muslim, Bukhari)

Kedua, memelihara ke-maslahatan umat. Rasulullah saw. bersabda: “Dan Imam (kepala negara) itu adalah penggembala, dia dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang digembala-kannya”.

Secara umum, kepala negara bertanggungjawab menyediakan hak-hak umum masyarakat, yaitu penyeleng-garaan pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, dan jaminan keamanan gratis.

Ketiga, menjaga negara dan umat dari musuh. Hal itu dilakukan dengan menjaga perbatasan dan menyiapkan kekuatan angkatan bersenjata. Allah Swt. berfirman:

“Dan siapkanlah untuk meng-hadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu meng-gentarkan musuh Allah, dan musuhmu” (QS al-Anfâl [8]:60)Keempat, mengemban dakwah islamiyah keluar negeri. Negara Islam adalah negara ideologis, sehingga politik luar negerinya adalah menyebarkan Islam dengan dakwah, propaganda, dan jihad fi sabilillah. Rasulullah saw. bersabda: ”Jihad itu adalah kewajiban yang terus dilaksana-kan sejak aku diutus oleh Allah Swt. hingga umatku yang terakhir yang memerangi Dajjal”

Kelima, melerai berbagai perselisihan dan konflik antara rakyat warga negara dengan keadilan. Dengan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku kezha-liman dan membela orang-orang tertindas. Allah Swt. berfirman:

“dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu mene-tapkan dengan adil. (QS an-Nisâ’ [4]: 58)

Sedangkan tugas dan wewenang Majelis Umat menurut Taqiyuddin An Nabhani adalah:

Pertama, menjadi tempat musyawarah bagi khalifah dan memberikan syura kepada khalifah pada aktivitas dan perkara-perkara praktis, misal-nya, urusan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, perdagangan, industri, pertanian, dsb. Dalam hal ini pendapat Majelis mengikat Khalifah.

Dalam masalah-masalah pemikiran yang membutuhkan pembahasan mendalam, per-kara-perkara keahlian, keuang-an, angkatan bersenjata, dan politik luar negeri, khalifah berhak untuk kembali kepada majelis untuk bermusyawarah dan memperhatikan pendapat mereka, namun dalam hal ini pendapat majelis tidak mengikat.

Kedua, menjadi tempat khalifah menyampaikan rancang-an hukum dan perundangan yang akan diadopsinya. Anggota majelis yang muslim berhak mendiskusikannya dan menjelas-kan bagian yang benar dan salah padanya. Namun pendapat ma-jelis dalam hal ini tidak mengikat.

Ketiga, berhak memberikan koreksi dan teguran terhadap khalifah atas seluruh aktivitas yang riil yang dilakukan khalifah, berkaitan dengan perkara-perkara dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini pendapat majelis bisa bersifat mengikat dan bisa juga tidak mengikat. Jika majelis berbeda pendapat atas perkara yang telah dilakukan, dari segi hukum, maka majelis kembali kepada Mahkamah Mazhalim untuk memperoleh verifikasi. Dalam hal ini pendapat mahkamah bersifat mengikat.

Keempat, majelis berhak untuk menampakkan ketidak- relaan terhadap para pembantu khalifah, para wali (gubernur), para amil (walikota). Dalam hal ini pendapat majelis bersifat mengikat. Dan khalifah wajib segera memecat mereka.

Kelima, anggota majelis yang muslim berhak membatasi calon khalifah dan pendapat mereka dalam hal ini mengikat.

Adapun hubungan antara khalifah atau kepada negara sebagai pemerintah dengan pihak Majelis Umat yang merupakan perwakilan rakyat adalah sebagai berikut:

Pertama, Majelis Umat bukanlan lembaga pemerintahan yang ada di bawah maupun di atas kepala negara. Dia adalah lembaga independen yang merupakan perwakilan rakyat dengan fungsi dan tugas di atas.

Kedua, Majelis Umat adalah lembaga perwakilan rakyat dimana merupakan tempat pertama bagi kepala negara untuk bermusyawarah sebelum mengambil keputusan, menjalankan perintah al-Qur’an dan Sunnah Nabi saw. Allah Swt. berfirman:

“dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. (QS Ali-Imran [3]: 159)Ketiga, Majelis Umat adalah lembaga pengawal perjalanan negara dalam mengemban amanat Allah Swt. yakni mengurus kepentingan umat dengan menerapkan al-Qur’an dan as-Sunnah. Majelis inilah yang melakukan teguran dan koreksi agar kepala negara tetap lurus di jalan Allah Swt. Pelurusan itu tanpa pretensi menjatuhkan kekuasaan. Kekuasaan kepala negara hanya lepas manakala dia telah kehilangan syarat-syaratnya dengan penetapan oleh Mahka-mah Mazhalim.

Khatimah

Jelaslah, bahwa masalah utama bangsa muslim terbesar ini bukanlah dekrit atau tidak dekrit presiden. Tapi masalahnya adalah sistem pemerintahan demokrasi yang ditegakkan diatas landasan yang rapuh, yakni sekularisme dan berbagai peraturan asing yang dilahirkan-nya. Oleh karena itu, sudah saatnya umat ini mengambil langkah membuang sistem asing itu dan kembali kepada sistem mereka sendiri, yakni sistem pemerintahan Khilafah Islamiy-yah. Allah Swt. berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu,” (QS al-Anfâl [8]: 24)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: