Menaikkan tarif BBM dan Listrik: Kejam!

Rasa nyaman kian sulit untuk didapatkan oleh orang Indonesia. Bagaimana tidak, setiap saat rakyat selalu diburu berbagai kesulitan ekonomi? Dipastikan, kesulitan itu akan bertambah setelah pemerintah bersama DPR memutuskan mulai tanggal 15 Juni 2001 nanti harga BBM akan naik, disusul tarif dasar listrik pada 1 Juli, masing-masing 30 dan 20 persen. Sementara PPN (Pajak Pertambahan Nilai) mulai 1 Juli juga akan naik dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Kenaikan ini terpaksa dilakukan, menurut pemerintah, untuk mengurangi defisit anggaran negara yang sebesar Rp 87 triliun. Defisit itu harus ditutup bila tidak ingin ekonomi negara bangkrut.

Kenaikan dua komoditas publik ini jelas akan berdampak sangat luas. Dipastikan semua harga barang-barang, termasuk barang-barang kebutuhan pokok, akan melesat naik. Inflasi akan membumbung. Bila pendapatan masyarakat tidak ikut naik, itu artinya daya beli masyarakat akan menurun tajam. Dengan kata lain, masyarakat menjadi miskin atau bertambah semakin miskin. Pendeknya, rakyat makin menderita!

Menghadapi rencana kenaikan itu, masyarakat tentu akan bertanya-tanya. Mengapa harus BBM dan listrik yang dinaikkan? Bila benar untuk menutup defisit, mengapa pemerintah membuat anggaran untuk pengeluaran yang tidak seimbang dengan pemasukan hingga terjadi defisit? Tidakkah mungkin dibuat anggaran yang berimbang sehingga tidak harus nombok? Ibarat belanja, ya sesuaikan dong belanjaan dengan uang yang dipunyai. Lalu, selain dengan menaikkan harga BBM dan listrik, tidakkah ada cara lain untuk menutupi defisit itu?

Mencari Jalan Keluar

Ekonomi Indonesia saat ini memang sangat amburadul. Akibat kenaikan dollar AS, utang LN Indonesia membengkak lima kali lipat. Plus utang swasta, utang Indonesia kini mencapai 180-an milyar dollar. Alias hampir 2000 triliun rupiah! Suatu jumlah yang sangat besar, dan tak terbayangkan cara melunasinya. Sebagai perbandingan, bila seluruh BUMN yang ada di negeri ini dijual, uang yang didapat tidak lebih dari 800 trilyun rupiah! Belum lagi utang pemerintah di dalam negeri lewat obligasi yang dikeluarkannya beberapa waktu lalu untuk mencukupi program rekapitalisasi perbankan. Utang ini belakangan membawa petaka baru. Betapa tidak, untuk setiap satu persen kenaikan suku bunga SBI yang dilakukan guna mengerem kenaikan mata uang dollar AS, memaksa pemerintah mengeluarkan duit Rp 2,5 triliun! Sementara 2/3 APBN saat ini digunakan hanya untuk membayar hutang.

Memang tidak mudah untuk menyelesaikan kemelut ekonomi yang sudah demikian kronis itu. Siapapun yang memerintah pasti akan menghadapi persoalan serupa. Tapi, menyikapi krisis ekonomi, selalu saja yang ditempuh tidak beranjak dari cara-cara kapitalis. Hasilnya, tiap hendak menyelesaikan satu persoalan bermunculanlah persoalan baru.

Sebelum menaikkan harga BBM dan listrik, semestinya pemerintah harus berusaha keras menekan anggaran belanja agar tidak defisit. Harus dibuat anggaran yang berimbang. Artinya, harus dibuat rancangan pengeluaran yang disesuaikan dengan penghasilan. Bila penghasilan masih juga lebih sedikit dibanding dengan pengeluaran, maka pengeluaranlah yang harus dipangkas. Bila APBN sekarang defisit sampai 87 triliun, maka harus dilakukan pemangkasan besar-besaran baik pada item-item belanja maupun pada besarannya hingga defisit senilai Rp 87 triliun itu tidak ada lagi. Pembayaran utang harus dijadwalkan kembali. Hal ini amat mungkin dilakukan. Bila pemerintah bisa membuat rencana pengeluaran, berarti bisa pula mengurangi. Harus dibuat skala prioritas pengeluaran. Pengeluaran yang tidak terlalu mendesak, dan hanya merupakan pemborosan harus dicoret dari daftar pembelanjaan.

Bila pengeluaran sudah tidak mungkin dikurangi, pemerintah semestinya mencari sumber penghasilan lain yang tidak menyengsarakan rakyat. Yakni:

1. Menyita Harta Koruptor

Pada skandal BLBI yang sangat menghebohkan itu, lebih dari Rp 164 triliun uang negara yang menguap entah kemana. Apa tidak mungkin menarik kembali uang yang telah terlanjur dikucurkan secara semena-mena itu? Uang itu tentu sangat berarti di saat negara dalam kesulitan seperti sekarang ini. Ingat, untuk kenaikan 30% BBM, misalnya ternyata negara hanya menghemat dana sebesar Rp 5 triliun. Bandingkan dengan dana BLBI yang telah dikorup oleh Syamsul Nursalin yang paling sedikit sebesar Rp 40 triliun. Kemana uang itu? Mengapa untuk uang Rp 5 triliun, pemerintah tega mengorbankan 200 juta rakyatnya, sementara uang sebesar Rp 40 triliun di tangan satu orang dibiarkan saja? Dan ingat juga, uang BLBI bukan hanya di Syamsul Nursalin, tapi juga ada Liem Soei Liong, Prayogo Pangestu dan puluhan bankir brengsek lainnya yang hingga kini masih bebas-bebas saja. Mengapa pemerintah tidak segera menggelandang mereka, dan memaksanya untuk mengembalikan dana talangan itu, kalau perlu menyita seluruh harta pribadinya dengan ancaman hukuman fisik? Mengapa malah justru menambah derita puluhan juta rakyat yang tidak berdosa itu? Adilkah?

2. Keteladanan Pemimpin

Untuk menghemat pengeluaran pemerintah, para pejabat harus mau berkorban. Dan memberi contoh penghematan kepada seluruh rakyatnya. Misalnya tidak perlu lagi ada baju dinas yang kadang memakan biaya miliaran rupiah. Cukup baju-baju biasa yang harganya murah. Bila perlu gaji yang diterima langsung disumbangkan kembali kepada rakyat. PM Malaysia Mahatir Muhammad, konon di saat puncak krisis, tidak mengambil gajinya sebagai PM selama setahun. Bisakah cara serupa ditiru oleh pejabat di Indonesia? Bila mau, pasti bisa. Toh, seperti yang dilaporkan oleh KPKPN ternyata semua pejabat kita adalah milyarder. Dengan penghematan yang dilakukan, Insya Allah akan terkumpul dana yang mungkin cukup besar, sehingga tidak perlu lagi menaikkan BBM dan listrik.

3. Memanfaatkan Sumberdaya Alam

Pemerintah harus memanfaatkan seoptimal mungkin sumber daya alam negeri ini yang sesungguhnya sangat melimpah itu. Areal hutan Indonesia termasuk terluas di dunia. Belum lagi sumberdaya mineral, misalnya emas, batubara, nikel dan minyak bumi. Harus ada strategi baru dalam memanfaatkan sumberdaya itu. Pemberian HPH kepada segelintir orang dalam pengelolaan hutan seperti yang dilakukan selama ini sudah terbukti salah. Demikian juga pemberian ladang konsesi kepada perusahaan asing untuk mengelola minyak, emas atau barang tambang lainnya. Hasilnya lebih banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan itu ketimbang yang dirasakan oleh rakyat. Sudah saatnya, misalnya hanya BUMN yang berhubungan dengan hutan saja yang mengelola hutan-hutan yang ada di negeri ini. Demikian juga dengan sumberdaya lain. Eksplorasi emas oleh PT Freeport merupakan kesalahan besar. Sejak tahun 1973 konon lebih dari Rp 500 triliun hasil emas melayang ke luar negeri. Memang pemerintah mendapatkan pajak dan sebagainya. Tapi pasti angkanya jauh lebih kecil dari hasilnya itu sendiri.

Pengelolaan hutan seperti yang dilakukan selama ini jelas harus ditinjau ulang. Dalam pandangan Islam, hutan adalah milik umum yang harus dikelola hanya oleh negara dimana hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang yang murah atau subsidi untuk kebutuhan primer semisal pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum. Pengelolaan hutan dengan sistem HPH yang ditiru dari Belanda, sesungguhnya sangat merugikan rakyat.

Dengan konsep HPH, sebenarnya para pengelola dituntut untuk menguasai fungsi-fungsi kehutanan, yakni ekonomi, ekologi dan sosial. Dalam praktiknya, konsesi HPH dengan luas rata-rata 100.000 hektar itu diberikan kepada pengusaha “kelas dengkul”, yang sama sekali tidak memiliki modal, keahlian dan pengetahuan tentang kehutanan. Mereka akhirnya mencari mitra dari luar negeri (sebagian besar dari Malaysia) dan mereka hanya menerima fee dari para kontraktor asing itu.

Menurut catatan Dephutbun, saat ini terdapat beberapa pengusaha besar yang merupakan grup-grup dengan luasan HPH yang sangat besar. Di antaranya Kayu Lapis Group milik taipan Prayogo Pangestu dengan luas 3,5 juta hektar atau hampir sama dengan luas Propinsi Jawa Barat yang berpenduduk sekitar 40 juta jiwa. Djayanti Djaya Group dengan luas 2,9 juta hektar. Selain itu Barito Pacific Group dengan luas 2,7 juta hektar. PT Kalimanis Group milik Bob Hasan dengan luas 1,6 juta hektar. Korindo Group dengan luas 1,3 juta hektar. PT Alas Kusumah Group dengan luas 1,2 juta hektar. Sumalindo Group dengan luas 850.000 hektar. PT Daya Sakti Group dengan luas 540.000 hektar. Raja Garuda Mas Group dengan luas 380.000 hektar.

Selain sebuah tindak kedzaliman, karena secara jelas menganakemaskan para konglomerat, pada praktiknya HPH tidak lebih dari ‘hak pengrusakan hutan’ secara sporadis. PT Inhutani pernah meneliti bahwa eksploitasi hutan melalui pola HPH ternyata telah menimbulkan kerusakan sekitar 30 juta hektar. Kalau padang alang-alang itu ingin direhabilitasi setiap hektarnya memerlukan dana Rp 4.700.000 atau seluruhnya Rp 141 trilyun (30 juta hektar x Rp 4,7 juta). Itu belum termasuk hutan-hutan yang rusak namun izin konsesi HPH-nya masih berlaku.

Kerusakan itu makin menggila karena praktik ijon. Pada saat HPH masih dalam proses atau dalam taraf surat keputusan pencadangan, mereka sudah melaksanakan transaksi dan mendapat fee dari mitra asing tersebut. Pada fase inilah terjadi penjualan/penggadaian hutan Indonesia dengan mengabaikan segala aspek kelestarian dan fungsi sosial hutan. Inilah proses pembabatan hutan tropis di Indonesia melalui ‘tebang habis Indonesia’ (THI). Tidak ada Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) dalam kamus mereka. Hutan produksi yang dicadangkan untuk HPH seluas 60 juta hektar dibabat habis. Akhirnya, rakyat yang memiliki hutan itu tidak kebagian apa-apa. Kini, setelah puluhan juta hutan dibabat habis, rakyat masih harus terus menanggung derita akibat hutang negara yang sangat berjibun jumlahnya.

4. Membangun BUMN Profesional dan Efisien

Pemanfaatan secara optimal akan sumberdaya alam itu hanya mungkin bila BUMN yang menangani semua kekayaan milik umum itu dikelola secara profesional dan efisien. Sudah menjadi rahasia umum betapa di BUMN-BUMN itu selama ini terjadi inefisiensi luar biasa akibat praktek-praktek korupsi. Akibatnya, bukan hanya dana itu tidak sampai ke tangan rakyat, BUMN itu juga mengalami kerugian. Bagaimana mungkin PLN misalnya, yang menjadi perusahaan tunggal dalam pengelolaan listrik, bisa rugi? Padahal tidak ada satupun rakyat yang tidak menggunakan listrik. Juga tidak ada perusahaan lain yang menjadi saingan PLN. Itu semua terjadi karena mismanajemen dan korupsi. Dengan efisiensi, dana yang diperoleh bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat, dan BUMN itu juga bisa berjalan dengan baik.

Khatimah

Seluruh kebijakan pencabutan subsidi adalah konsekuensi logis dari aplikasi sistem kapitalisme. Dalam kapitalisme, negara sama sekali tidak berkewajiban untuk menjamin kebutuhan publik seperti listrik, BBM, pendidikan atau kesehatan masyarakat. Seluruhnya diserahkan kepada hukum pasar.

Dan penderitaan masyarakat di tanah air Indonesia ini makin menjadi-jadi akibat kebijakan birokrat yang tidak adil dan tega menyengsarakan rakyat. Kejam!!! .

Sementara itu Islam justru telah menetapkan negara sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas jaminan berbagai kebutuhan publik, sebagai salah satu bagian dari aktivitas ri’ayatusy syu’un. Negara berke wajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat, termasuk pengadaan sarana listrik, kesehatan, dan pendidikan secara gratis. Betapa kontrasnya dengan prinsip kapitalisme.

Maka dari itu, tidak ada jalan lain untuk keluar dari kemelut ini kecuali kembali kepada Islam. Hanya syariat Islam sajalah yang mampu untuk mengatur kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah.

Wallahu’alam bi al-shawab

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: