Demokrasi: Melahirkan Konflik, Mengabaikan Publik

Ibarat opera sabun, perseteruan Gus Dur-DPR sedang menuju klimaksnya. Gus Dur, seperti komentar Nurcholis Madjid, tengah panik. Menghadapi kemungkinan Sidang Istimewa yang dikhawatirkannya akan menjurus pada impeachment (yang pada saat tulisan ini dibuat belum akan digelar), presiden RI IV ini mengumbar sejumlah pernyataan bernada ancaman. Mulai dari isu separatisme, pemberlakukan darurat sipil, hingga pembubaran DPR.

Menurut presiden, massa pendukungnya di Jawa Timur siap memerdekakan Jawa Timur dan mengangkatnya menjadi presiden. Masih menurut pengakuan Gus Dur, sejumlah tengku berpengaruh di Aceh dan sejumlah tokoh Papua, juga siap memerdekakan daerah mereka, jika dirinya diturunkan. Total, ada enam propinsi -menurutnya- yang siap memerdekakan diri.

Di sebagian daerah Jawa Timur maupun Jawa Tengah keadaan sudah bergolak. Di Tegal, massa pendukung Gus Dur yang marah melampiaskan emosinya secara brutal dengan memukuli wartawan. Sementara itu di Nguling, Pasuruan, massa berencana menebangi pohon (lagi) dan menutup jalan Malang-Pasuruan dan Surabaya-Pasuruan. ”Selain itu, 17 rumah anggota Muhammadiyah di Muncar, Banyuwangi, diteror, diberi tanda silang merah, ” Asintel Kodam V/Brawijaya Kol. CZI Lilik Koeshadijanto memberi keterangan (Koran Tempo, 28/05/2001).

Sementara itu sejumlah kalangan kontra-Gus Dur menuduh Presiden telah berencana membubarkan parlemen dengan mengeluarkan dekrit. Meski Marzuki Darusman membantah rumor tersebut, dan menyebutnya sebatas wacana, tapi banyak orang kepalang percaya Gus Dur “tega” melakukan hal itu. Terakhir, pada tanggal 28 Mei lalu Presiden Wahid mengeluarkan ”Maklumat” kepada Menkopolsoskam Bambang Yudhoyono untuk mengambil langkah yang dianggap perlu demi menjaga ketertiban dan keamanan negara. Sebuah langkah yang dikomentari Editorial Media Indonesia, sebagai akal-akalan Gus Dur belaka. Kalau isinya biasa-biasa saja, mengapa memakai istilah “maklumat”? (Media Indonesia, 29/05/2001)

Ironinya, di tengah gemuruh pertikaian lembaga perwakilan rakyat melawan presiden, masyarakat umum semakin tidak peduli dengan keadaan tersebut. “Biar saja mereka bunuh-bunuhan di sana,” komentar sinis seorang penonton Republik Dagelan yang hadir di studio RCTI, Senin malam (28/05/2001). Mayoritas rakyat, justru lebih dipusingkan dengan kenaikkan sejumlah kebutuhan pokok menyusul rencana pemerintah menaikkan BBM, Tarif Dasar Listrik, tarif telepon dan PPn. Bagi mereka, memikirkan konflik elit politik hanya menambah sakit kepala. Jadi, elit politik sibuk memainkan demokrasi, sementara rakyat juga sibuk sendiri, bertahan hidup dalam kehidupan sehari-hari.

Lalu, apa sebabnya muncul perseteruan dan konflik berkepanjangan antara eksekutif dan legislatif, yang berimbas kepada konflik horisontal di tengah-tengah masyarakat. Dan bagaimana kita menghilangkan konflik tersebut ?

Pangkal Konflik; Demokrasi!

Sebagaimana diketahui, cita-cita luhur demokrasi adalah mendobrak kekuasaan absolut para raja. Bila sebelumnya para raja menjadi satu-satunya pemegang kedaulatan, maka demokrasi mengalihkannya ke tangan rakyat. Jargon vox populi vox dei (suara rakyat adalah suara Tuhan) adalah harga mutlak menggantikan slogan l’etat c’est moi (saya adalah negara). Maka keberadaan pemerintah adalah implementasi dari kedaulatan rakyat, sebagai institusi resmi yang akan melaksanakan volontè gènèrale, keinginan rakyat. Pemerintah (dalam hal ini institusi Presiden) diangkat dengan kontrak sosial oleh rakyat (parlemen), sehingga apabila eksekutif tidak disukai atau sudah ‘diluar jalur’, mereka berhak memberhentikan eksekutif kapan saja. Itu adalah pencerminan bahwa rakyat di atas segalanya, dan rakyat adalah pihak yang memiliki kedaulatan tertinggi.

Kekuasaan, dalam sistem demokrasi dibagi menjadi tiga: legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebagai cara untuk menjamin tidak terulangnya praktek otoriter seperti pada masa raja-raja Eropa dahulu. Legislatif berkuasa untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang, dan yudikatif berkuasa untuk mengadili pelanggaran atas undang-undang. Selain berkuasa membuat undang-undang, legislatif – yang diwujudkan dalam wadah parlemen– juga berfungsi untuk mengontrol jalannya pemerintahan (eksekutif). Fungsi kontrol itu meliputi hak bertanya, interpelasi, hak angket, dsb.

Itu teorinya. Pada prakteknya, alih-alih mencegah terjadinya absolutisme, fungsi kontrol ini seringkali melahirkan perseteruan antara legislatif dengan eksekutif, antara DPR dengan Presiden. Hal ini wajar terjadi karena “isi” parlemen pun adalah orang-orang yang berasal dari berbagai partai, dengan berbagai kepentingan. Lagipula parlemen yang digambarkan sebagai cerminan aspirasi dan kehendak rakyat hanyalah angan-angan belaka. Di dalam negara Barat yang paling demokratis pun, parlemen diisi oleh anggota-anggota yang membawa keinginan dan aspirasi para kapitalis (pemilik modal/industri dsb). Berbagai kepentingan tersebut pada akhirnya bertarung memperebutkan kekuasaan untuk melicinkan keinginan individu, partai atau kelompoknya masing-masing. Inilah pangkal munculnya konflik yang kini membelit Presiden Wahid dengan DPR.

Lebih mendasar lagi, sebenarnya sumber konflik itu dapat dilihat dari doktrin kedaulatan di tangan rakyat. Dengan doktrin tersebut, masyarakat merasa memiliki wewenang untuk membuat aturan, dan menentukan hitam-putihnya hukum. Penafsiran benar-salah dan baik-buruk akhirnya ada pada hawa nafsu manusia. Padahal persepsi manusia kenyataannya berbeda-beda, tergantung kepentingannya masing-masing. Manusia tidak bisa menentukan benar dan salah, baik dan buruk secara mutlak. Firman Allah Swt:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui,” (TQS. al-Baqarah [2]: 216)

Jadi, meskipun sama-sama merujuk pada konstitusi (UUD), presiden dengan DPR tetap saja melontarkan berbagai persepsi yang berbeda. Walhasil, sistem demokrasi telah menciptakan situasi rawan konflik sebagai akibat ketiadaan standar kebenaran yang dijadikan rujukan bersama, termasuk ketika muncul persepsi yang berbeda.

Tengok saja konflik antara Presiden Wahid dengan DPR, pemicunya adalah skandal Bruneigate dan Buloggate. Baik Gus Dur maupun DPR punya penafsiran tersendiri tentang hal tersebut. Bagi Gus Dur, pemberian sultan Brunei adalah pemberian pribadi yang sah dipergunakan sesuai kepentingannya, termasuk dibagikan kepada Haji Masnuh, koleganya di Aceh. Sebaliknya, DPR menganggap sumbangan itu seharusnya masuk ke dalam anggaran negara. Demikian pula pada kasus Buloggate dan Aryantigate, baik presiden maupun DPR lagi-lagi memiliki penafsiran sendiri-sendiri. Bahkan, presiden balik mempermasalahkan keabsahan pansus Buloggate dan Bruneigate. Menurutnya keberadaan pansus sudah berada di luar wewenang legislatif, yakni mengambil peran yudikatif. Gus Dur juga melabeli memorandum I, II bahkan Sidang Istimewa (jika jadi digelar) sebagai hal yang inkonstitusional.

Konflik semacam itu tidak hanya terjadi di tanah air, Kongres AS pernah berseteru dengan Presiden Clinton di antaranya dalam skandal seks Monica Lewinsky. Tragisnya, meski Clinton terbukti melakukan perzinahan dengan staf magang di Gedung Putih itu, ia lolos dari berbagai sanksi, termasuk impeachment.

Gus Dur sendiri tidak lepas dari terpaan isu skandal seks. Aryantigate. Hanya saja meski mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam, dan perzinahan adalah suatu dosa besar, publik, para politisi bahkan pihak kepolisian cenderung menganggap kecil masalah tersebut. Beberapa pengamat politik bahkan menyebutnya sebagai “masalah pribadi” Gus Dur, tidak terkait dengan jabatan kepresidenan. Jangankan diseret ke pengadilan, proses penyelidikannya pun dihentikan. Gus Dur pun melenggang dengan aman.

Maka, selain meniadakan standar kebenaran yang disepakati bersama, harus diakui bahwa demokrasi juga melahirkan hukum-hukum yang berupa “pasal karet”. Dapat ditarik-ulur sesuai kepentingan individu, partai, masyarakat maupun pemerintah. Dengan kata lain, demokrasi selalu melahirkan konflik, dan mengabaikan publik.

Menghapus konflik

Itulah realita demokrasi, yang melahirkan polemik dan konflik. Lebih mendasar lagi, demokrasi sesungguhnya sistem yang steril dari nilai-nilai agama karena lahir dari sekulerisme.

Sistem ini berbeda seratus delapan puluh derajat dengan Islam. Dalam Islam tidak pada tempatnya manusia coba-coba mengambil alih peran Tuhan sebagai Pembuat aturan yang Mahaadil dan Mahabijaksana. Meskipun mereka melakukannya atas nama suara mayoritas. Maka idiom vox populi vox dei, adalah jargon yang absurd, bahkan cenderung syrik. Karena menyetarakan posisi manusia dengan Tuhan. Bagi umat muslim, hanya Allah yang memiliki otoritas membuat aturan.

Islam telah mengikat setiap Muslim, untuk tunduk dengan ketentuan Allah Swt dan Rasul-Nya. Firman Allah Swt:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan (hukum), akan ada bagi mereka pilihan (hukum yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (TQS. al-Ahzab [33]: 36)

Dengan demikian, kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan tentang hukum telah dikikis habis sejak dini. Semua orang merujuk kepada nash Al-Quran maupun As-Sunnah. Apalagi perkara-perkara yang menyangkut pemeliharaan eksistensi nyawa, kehormatan, harta benda, keturunan, agama, akal manusia, ketaatan terhadap khalifah, diatur di dalam hukum hudud (yang jenis dan bentuk sanksinya ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya). Tidak ada ijtihad dalam hukum hudud. Sehingga tidak memungkinkan munculnya perdebatan pada perkara-perkara yang paling mendasar. Sebab Allah Swt telah memberikan bentuk dan jenis hukum atas perkara-perkara tersebut.

Adapun terjadinya perbedaan yang bersifat ikhtilafiyyah – menyangkut masalah cabang – maka umat harus tunduk kepada pendapat yang paling rajih (kuat). Disinilah ‘kehebatan’ argumentasi kaum Muslim diuji berdasarkan pemahamannya terhadap sumber hukum, yaitu nash al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam sejarah Islam, terdapat kisah yang amat populer yang membuktikan penguasa pun tunduk pada hukum syara’. Yakni saat terjadi khalifah Ali bin Abi Thalib ra, mendakwa seorang yahudi telah mencuri baju zirahnya. Tetapi, karena beliau tidak bisa menghadirkan saksi yang cukup, dakwaannya ditolak oleh qadli/hakim Syuraih. Jadi, siapapun harus tunduk –termasuk khalifah Ali bin Abi Thalib ra- kepada keputusan syar’iy, yang merujuk kepada wahyu berupa al-Quran dan as-Sunnah.

Namun demikian, mungkin saja di dalam Daulah Islamiyah terjadi perselisihan antara khalifah dengan majlis al-ummah. Jika terjadi perselisihan antara kepala negara (khalifah) dengan majlis al-ummah, maka ada mekanisme hukum yang wajib ditaati bersama. Ada keadaan atau perkara-perkara, dimana khalifah harus mengikuti pendapat majlis al-ummah, dan menanggalkan pendapatnya sendiri. Ada pula keadaan atau perkara-perkara tertentu, dimana perselisihan tersebut diserahkan kepada mekanisme peradilan khusus yang disebut Mahkamah Madzalim, yang akan memutuskan masalah (lagi-lagi) hanya dengan hukum syara’. Keputusan Mahkamah Madzalim ini bersifat final dan harus ditaati oleh semua pihak yang berselisih.

“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (TQS. an-Nisâ’ [4]:59).

Khatimah

Walhasil, berharap dapat tidur nyenyak dengan mempercayai sistem demokrasi, sama saja dengan menegakkan benang basah. Bangunan demokrasi itu sendiri telah sarat dengan muatan konflik dan beragam vested interest antar kelompok, maupun individu. Publik akan selalu khawatir, jangan-jangan setelah Gus Dur digusur, Mega — jika jadi dinaikkan – bernasib sama.

Lagipula disadari atau tidak, konflik yang kini melanda tanah air sebenarnya tidak lebih dari konflik antar institusi pemerintah, tanpa melibatkan publik. Secara umum masyarakat telah kelelahan mengikuti konflik yang telah berlarut-larut. Bahkan konflik tersebut berdampak besar terhadap kian sulitnya pemenuhan hajat hidup masyarakat. Seperti kata pepatah; gajah sama berkelahi, pelanduk mati di tengah-tengah.

Jadi, satu-satunya jalan untuk menghilangkan konflik politik maupun sosial yang berkepanjangan harus dilakukan dengan mencampakkan demokrasi. Menggantinya dengan sistem yang telah jelas kebenarannya: Islam.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: