Menanam Kapitalisme, Menuai Kesengsaraan dan Kehinaan

Pemerintah pada 15 Juni 2001 secara bersamaan akan menaikkan harga semua jenis bahan bakar minyak (BBM) sebesar 30 persen dan tarif dasar listrik (TDL) sebesar 20 persen. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan dinaikkan dari 10 persen menjadi 12,5 persen, mulai 1 Juli 2001 (Kompas, 18/05/2001).

Meski rencana pemerintah tersebut masih akan dikonsultasikan lebih dahulu dengan DPR, namun rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM serta menaikkan PPN secara bersamaan menimbulkan reaksi negatif di tengah-tengah masyarakat. Hal ini diakui sendiri oleh Menko Polsoskam yang mengakui rencana kenaikan harga BBM merupakan masalah yang sensitif karena berkaitan langsung dengan massa bawah di perkotaan atau akar rumput (grass root), terutama masyarakat yang membutuhkan jasa transportasi maupun yang memerlukan BBM secara langsung (ibid).

Sudah menjadi rahasia umum kalau pencabutan subsidi (termasuk subsidi pemerintah atas BBM) merupakan salah satu paket yang menjadi senjata politik dan ekonomi IMF yang tertuang dalam LoI (Letter of Intent) antara IMF dan pemerintah Indonesia. Itu dinyatakan sendiri oleh Presiden dalam pernyataannya: “Sebenarnya bagi pemerintah, menaikkan harga itu juga tidak enak. Pemerintah tidak ingin menaikkan apa-apa. Hanya saja kita terikat peraturan IMF yang tidak boleh ada subsidi,” urai Presiden menjawab pertanyaan salah seorang jamaah usai salat Jumat di Mesjid Baiturrahim, kemarin (Media Indonesia, 19/05/2001).

Kepanikan pemerintah dengan menaikkan harga BBM serta PPN, merupakan sebab langsung dari buruknya neraca anggaran yang disusun pemerintah belum lama ini. Sebagaimana diketahui bahwa defisit anggaran belanja (APBN) angkanya melebihi nilai 50 trilyun rupiah. Dan seperti tidak menemukan jalan keluar untuk mengatasi defisit yang demikian besar, pemerintah langsung menerapkan rencana untuk mencabut subsidi atas BBM sekaligus menaikkan pendapatan melalui pajak dengan menaikkan PPN. Dengan dalih menyelamatkan negara, pemerintah mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Hal itu tampak dalam pernyataan Menko Polsoskam. “Namun, apabila hal ini merupakan satu-satunya opsi untuk menyelamatkan negara, dengan asumsi tanpa diambil keputusan itu terjadi kebangkrutan ekonomi nasional, tentunya hal ini harus kita dukung,” ujar Yudoyono (Kompas, 18/05/2001). Begitu pula komentar Akbar Tanjung, “Harus diberikan penjelasan seluas-luasnya pada masyarakat. Supaya masyarakat memahami dan mengetahui, inilah pilihan terbaik yang diambil pemerintah untuk menyelamatkan anggaran pembangunan,” kata Akbar usai menghadiri pelantikan Bagir Manan sebagai Ketua Mahkamah Agung (MA) di Istana Negara, kemarin (Media Indonesia, 19/05/2001).

Presiden juga menyinggung mengenai utang luar negeri. Menurutnya, sekitar 20 hingga 30% dari anggaran 2002 akan digunakan untuk membayar utang luar negeri. Dari jumlah Rp. 263 trilyun yang dianggarkan, Rp. 72 trilyun diantaranya untuk membayar bunga utang. “Menteri Keuangan sudah mengatakan, dari anggaran belanja yang tadinya Rp. 263 trilyun untuk 2002, Rp. 72 trilyun hanya untuk membayar bunga utang. Coba bayangkan. Jadi, lebih dari sekitar 20-30%, mana ada negara seperti itu,“ tegas Presiden (Media Indonesia, 19/05/2001).

Melihat kenyataan seperti ini, muncul pertanyaan di dalam benak kita. Bagaimana mungkin negeri yang kaya raya dengan sumber alamnya bisa terbelit defisit anggaran belanja sehingga hampir sepertiga pengeluarannya digunakan hanya untuk membayar bunga utang. Dan bagaimana mungkin sebagai negeri yang memproduksi minyak dan gas alam, serta barang tambang dan hasil hutan yang melimpah ruah tidak mampu mensejahterakan rakyatnya. Bahkan menyusahkan rakyatnya dengan beban pajaknya yang semakin menggila!?

Lalu, bagaimana pengelolaan keuangan negara di dalam Negara Islam (Daulah Islamiyah) agar tidak terjadi defisit anggaran belanja, terbebas dari tekanan politik internasional, dan mampu mensejahterakan rakyatnya dengan sumber-sumber pendapatan yang diperolehnya sendiri?

GAGALNYA SISTEM KEUANGAN KAPITALISME 

Terpuruknya perekonomian kita bukanlah sesuatu yang luar biasa, karena hampir seluruh negara di dunia tengah mengalami masa-masa sulit di bidang ekonomi. Banyak negara maju yang mulia mempertanyakan kembali sistem ekonomi kapitalisme liberal yang sejak 20 tahun terakhir ini dijadikan platform utama. Kegalauan negara maju terhadap kondisi perekonomian global tampak dalam pertemuan G7 (yang meliputi Jepang, Perancis, Italia, Inggris, Jerman, AS, dan Kanada) beberapa waktu lalu. Salah satu usulan hangat yang dibahas adalah usulan untuk menggabungkan dua lembaga ekonomi dunia, yaitu IMF dan Bank Dunia. Ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap dua lembaga keuangan dunia tersebut.

IMF dan Bank Dunia (yang disetir oleh AS dan sekutunya) dianggap oleh negara-negara berkembang telah gagal menjalankan fungsinya membantu problematika ekonomi dan keuangan yang dialami oleh banyak negara dunia ketiga. Alih-alih resepnya manjur dan bisa membangkitkan perekonomian, yang terjadi malah pasiennya (yang terdiri dari banyak negara miskin) harus diamputasi atau dibiarkan sekarat.

Pada awal krisis moneter, IMF pernah menerbitkan laporannya yang berjudul ‘World Economic Outlook’, yang memperkirakan bahwa sepanjang tahun 1998 beberapa negara Asia akan mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Indonesia diprediksi mengalami pertumbuhan –5,0%. Inflasi di Indonesia mencapai 44,3%, yang dibarengi dengan menurunnya GNP perkapita dari 1.055 dolar menjadi 436 dolar AS. Indikator lainnya yang saat itu muncul adalah merosostnya daya beli, naiknya angka pengangguran hingga 15,4 juta jiwa, dan makin meningkatnya jumlah penduduk yang miskin hingga 79,4 juta jiwa. Dampak lainnya adalah apa yang diberitakan majalah Time (November 23, 1998) dalam tajuk Indonesia’s Agony, yaitu terjadinya krisis kepercayaan, yang ditanda dengan maraknya demonstrasi yang menyerukan banyak tuntutan.

Kebangkrutan ekonomi Indonesia sudah terasa, mulai dari defisit anggaran belanja negara yang mencapai angka Rp. 53,8 trilyun hingga utang luar negeri (pemerintah dan swasta) yang harus dibayar tahun ini, yang angkanya jauh melebihi pendapatan anggaran belanja negara 2001-2002 yaitu Rp. 344 trilyun (dengan asumsi kurs 1 dolar = Rp. 10.000). Maka, ambruknya perekonomian dan keuangan negeri ini tinggal menunggu waktu!

SUMBER PENDAPATAN DALAM DAULAH ISLAMIYAH 

Syariat Islam yang berasal dari Allah Swt telah memberikan kepada kita petunjuk sekaligus langkah-langkah untuk memecahkan segala macam problematika. Tidak ada satu problematikapun yang tidak dapat dipecahkan oleh Islam. Firman Allah Swt:

“Kami menurunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Nahl [16]: 89)

al-Quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum dan tolok ukur kebenaran yang wajib dipegang teguh oleh setiap orang yang mengaku dirinya Muslim telah memberi ketentuan berupa perkara-perkara yang menjadi sumber-sumber pendapatan Daulah Islamiyah. Sumber-sumber pendapatan tersebut berupa:

Sumber-sumber pemasukan tetap. Artinya baik Daulah Islamiyah tengah membutuhkan harta atau tidak, sumber-sumber penadapatan ini harus tetap dipungut sebagai sebuah ketetapan syariat yang berasal dari Allah Swt. Daulah Islamiyah adalah satu-satunya institusi yang berhak dan wajib mengumpulkannya. Sumber-sumber pendapatan ini meliputi: harta fa’i, jizyah, kharaj, seperlima harta rikaz, dan zakat.

Jenis harta yang dapat dimasukkan ke Baitul Mal, seperti: cukai di perbatasan Daulah Islamiyah (yang diterapkan terhadap barang-barang dagangan negara asing yang menerapkan pula sistem cukai terhadap barang-barang dagangan yang berasal dari Daulah Islamiyah), harta yang sesungguhnya milik umum/masyarakat tetapi pengelolaannya diserahkan kepada negara, misalnya hutan, gunung, sungai, laut, danau, pantai hingga ke barang-barang tambang, dan harta waris yang tidak memiliki ahli waris.

Dari sini dapat dilihat bahwa di dalam Daulah Islamiyah, sumber-sumber pendapatan tidak mengandalkan dan tidak bersandar pada pajak, sebagaimana yang terjadi di negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi Kapitalis. Perpajakan dalam sistem kapitalis hanya berujung pada penderitraan dan tekanan kepada rakyat. Sistem anggaran Daulah Islamiyah juga tidak berpijak pada utang luar negeri. Meski utang itu dibolehkan, tetapi kenyataan saat ini menunjukkan bahwa utang sudah menjadi senjata politik negara-negara Barat kafir untuk menciptakan ketergantungan dan penguasaan atas sumber-sumber ekonomi negara-negara pengutang.

Bukti paling nyata adalah tekanan IMF melalui LoI nya terhadap pemerintah Indonesia, sehingga lebih suka mengorbankan kepentingan dan kebutuhan rakyat dari pada mengorbankan kepentingan IMF. Dan itu tampak dalam kata-kata Presiden Wahid diatas.

Disamping itu sumber-sumber pemasukan Daulah Islamiyah tidak hanya bersandar kepada zakat, infak dan sedekah –sebagaimana anggapan banyak kaum Muslim-. Dibandingkan dengan pos pemasukan dari harta kepemilikan umum, pos penerimaan dari sektor zakat nilainya jelas ‘tidak seberapa’. Jadi amat gegabah pandangan orang yang menyatakan bahwa pemasukan Daulah Islamiyah cukup mengandalkan pos pendapatan dari zakat, dan zakat dapat memecahkan masalah kemiskinan yang melanda kaum Muslim saat ini.

Sumber pendapatan yang berasal dari kelompk pemilikan umum tidak boleh dikuasai oleh negara asing maupun perusahaan swasta. Yang berhak mengelolanya adalah Daulah Islamiyah. Bayangkan, bagaimana kemakmuran dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dibawah naungan Daulah Islamiyah jika berbagai pertambangan minyak, gas alam, emas, perak, tembaga, nikel, uranium, chrom, mangan, besi, timah dan lain-lain dikuasai dan dikelola penuh oleh Daulah Islamiyah. Belum lagi hasil hutan, danau, sungai, laut, pantai, gunung, dan lain-lain, jika semua itu dikembalikan pengelolaannya kepada Daulah Islamiyah.

Bukankah banyak konglomerat menjadi kaya raya karena telah mengambil alih penguasaan dan pengelolaan aset milik umum menjadi milik individu atau milik perusahaan swasta. Bukankah banyak negara asing dan perusahaan swasta asing diuntungkan dengan adanya kontrak-kontrak karya maupun konsesi asing atas tanah, hutan dan barang tambang milik kaum Muslim?

Selain itu, yang terasa amat asing bagi kita saat ini adalah, bahwa terdapat pos pendapatan lain bagi Daulah Islamiyah yang berasal dari akibat langsung pelaksanaan hukum jihad fi sabilillah, yaitu harta fa’i, jizyah, dan kharaj. Jika saja negara menerapkan hukum Allah Swt ini (yakni jihad fi sabilillah), maka Allah SWT telah memberikan sumber-sumber pendapatan yang secara otomatis diperoleh kaum Muslim. Akan tetapi, jika negara tidak menerapkan hukum jihad fi sabilillah, maka secara otomatis tidak akan diperoleh tambahan berupa harta fa’i, jizyah dan kharaj. Bukankah masih banyak negara dan benua di dunia ini yang belum ditaklukkan oleh kaum Muslim di bawah bendera Daulah Islamiyah? Bayangkan nilai fa’i yang akan diperoleh dari wilayah benua Amerika, Rusia, jepang, Eropa Barat, Australia dan sebagainya. Belum lagi jizyah dan harta kharaj.

Kenyataan ini sangat bertentangan dengan pandangan negara-negara kapitalis yang beranggapan bahwa suatu negara yang terlibat dalam peperangan, maka perekonomiannya akan hancur hanya karena untuk membiayai peperangan. Apakah kita tidak pernah mengkaji sejarah Rasulullah saw dan sejarah Islam, tatkala generasi kaum Muslim saat itu terlibat dengan banyak peperangan besar, tetapi justru mampu membangun perekonomiannya dengan sumber-sumber pendapatan yang diperolehnya melalui jihad fi sabilillah.

KHATIMAH

Dengan demikian, persoalannya berada di pundak kita –kaum muslim- saat ini. Yaitu, apakah kita mau tetap hidup terhina, terinjak-injak kaum kafir melalui keberdaan negara-negara Barat yang memaksakan keinginan politik dan ekonominya kepada kita. Atau kita melepaskan diri dari jerat politik dan ekonomi mereka, dengan mencampakkan seluruh tawaran yang disodorkan kepada kita.

Setelah itu kita membangun peradaban baru diatas puing-puing sistem kapitalisme dan ssosialisme, yang bersandarkan kepada syariat Islam secara total di bawah naungan Daulah Islamiyah. Bukankah kita seringkali membaca firman Allah Swt berikut ini :

“Apakah (sistem) hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (sistem hukum) siapakah yang lebih baik daripada (sistem) hukum Allah bagi orang-orang yang yakin?” (QS. Al-Maidah [5]: 50)

Maka, kapan lagi kita harus bersikap tegas, dan membuktikan keimanan kita kepada Allah Swt dan Rasul-Nya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: