Wajib Menjaga Kesatuan Negeri-Negeri Islam

Penangkapan panglima Laskar Jihad Maluku Ja’far Umar Thalib beberapa waktu lalu mengingatkan kita bahwa salah satu bagian dari negeri kita, kaum muslim, yakni Kepulauan Maluku (Jaziiratul Muluuk) dalam keadaan masih bergolak dan bermasalah. Kita lalu teringat pada peristiwa pembantaian kaum muslim oleh orang-orang non muslim di Ambon pada saat Idul Fitri 19 Januari 1999. Kita teringat bahwa sasaran pembantaian di masa pemerintahan Presiden Habibie itu adalah kaum muslim pendatang dari Bugis Buton dan Makassar (BBM). Kita teringat bahwa pembantaian itu dilakukan tidak lama setelah Timtim memperoleh kemerdekaannya melalui jajak pendapat yang langsung ditangani secara teknis oleh badan PBB Unamet. Kita tahu bahwa di balik pembantaian kaum muslim tersebut ada skenario untuk memisahkan Maluku dari kesatuan wilayah negeri-negeri kaum muslim yang bernama Indonesia ini. Ada tanda-tanda gerakan sparatis RMS terlibat dalam kasus tersebut mengingat waktu itu banyak dikibarkan bendera RMS (Kamis, 21 Januari pukul 12.00 terdengar kabar bahwa bendera RMS dikibarkan di Gunung Nona. Pada pukul 16.00 ditemukan dokumen RMS bertanggal 22 Pebruari 1997 yang ditandatangni KN-RMS, F.L.J. Tutuhatunewa di rumah Edwin Manuputty pegawai Bapedda Tk. I Maluku, Tragedi Ambon, hal 48, Yayasan Al Mukmin, Jakarta, 1999).

Namun maksud dari pembantaian yang mengarahkan upaya disintegrasi mengikuti pola Timtim itu tampak tidak berhasil. Sebab, puluhan ribu kaum muslim yang mengungsi ke wilayah BBM tersebut ternyata kembali ke Maluku untuk mempertahankan harta benda dan hak-hak mereka di sana. Lebih-lebih setelah mereka mendapatkan dukungan moril maupun materiil dari kaum muslim di seluruh dunia, khususnya mereka yang datang langsung menjadi sukarelawan di Maluku, termasuk di antaranya kelompok Laskar Jihad Ahlu Sunnah Wal Jama’ah pimpinan Ust. Ja’far Umar Thalib.

Penangkap Ustadz Ja’far Umar Thalib yang dalam beberapa waktu lalu sebelum penangkapan mengancam kelompok separatis FKM itu sekaligus dibarengi dengan penangkapan terhadap Ketua Forum Kedaulatan Maluku, Dr. Alex Manuputty. Dari pemeriksaan Manuputy polisi mendapatkan bukti nyata bahwa kelompok sparatis FKM itu ternyata akan berbuat makar untuk memisahkan diri dari Indonesia. Selanjutnya Kapolri mengeluarkan maklumat agar FKM dan RMS dibubarkan (Media, Indonesia, 15 Mei 2001) .

Bagaimana sebenarnya panduan hukum Islam tentang penjagaan kesatuan wilayah? Apa yang mesti dilakukan terhadap pihak-pihak yang ingin memisahkan wilayah? Tulisan ini mencoba menguraikannya.

Kesatuan Wilayah Wajib

Kaum muslim adalah umat yang satu. Dipersatukan oleh satu din, satu aqidah, satu ideologi, satu tatanan hidup, yakni din al-Islam. Allah SWT menyeru mereka agar tetap berpegang pada kesatuan din tersebut sebagaimana firman-Nya:

“Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali (din) Allah, dan janganlah kalian bercerai berai” (QS. Ali Imran 103).

Secara praktis kaum muslim telah membentuk satu kesatuan itu di bawah kepemimpinan Rasulullah saw. Saat beliau dan para sahabatnya berhijrah ke Madinah. Orang-orang Muhajirin (yang berhijrah dari kota Makkah) dan Anshor (penduduk asli Madinah yang masuk Islam) satu sama lain saling melindungi dan menjaga kesatuan wilayah mereka. Allah SWT berfirman:

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad dengan harta dan nyawanya di jalan Allah, juga (seperti yang dilakukan oleh) orang-orang (Anshor) yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada) orang-orang Muhajirin. Mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan kepada orang-orang yang beriman tapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindunginya sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan membela agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan…(QS. Al Anfal 72 ).

Jelas ayat tersebut menekankan persatuan dan kesatuan wilayah kaum muslimin agar bisa saling melindungi dan menjaga satu sama lain, baik menjaga harta, tempat tinggal, nyawa, kehormatan dan kemuliaan. Agar dapat bersama-sama menjaga dari gangguan musuh. Bahkan bersama-sama dalam menghadapi ancaman dan tantangan musuh. Dalam menjaga perbatasan wilayah ini Allah SWT berfirman memberikan nilai yang sangat tinggi kepada mereka yang berjuang di tapal batas wilayah kesatuan kaum muslimin yang selalu dalam catatan sejarah dinamik. Dia SWT berfirman:

Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga (di perbatasan negerimu) dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu beruntung(QS. Ali Imran 200).

Dan kesatuan wilayah kaum muslim ini diwujudkan dengan kesatuan wilayah pemerintahan dalam Islam yang hanya satu untuk seluruh kaum muslim di seluruh dunia, yakni Khilafah Islamiyyah. Rasulullah saw. bersabda:

“Apabila dibai’at dua orang khalifah (kepala negara khilafah), maka bunuhlah yang terakhir (dari antara keduanya)” (HR. Muslim, AL Bazzar, dan At Thabrani).

Dan kaum muslim diwajibkan memberikan loyalitas penuh kepada seorang khalifah yang dibai’at untuk memimpin negara kesatuan wilayah kaum muslim serta tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakan hukuman mati dalam menjaga keutuhan kesatuan wilayah kaum muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

“Siapa saja yang membai’at imam/khalifah kemudian ia mengulurkan tangan dengan sepenuh hati, maka hendaklah dia berusaha untuk taat sekuat tenaganya. Apabila datang orang lain yang ingin merebut kekuasaannya, maka pancunglah lehernya” (HR. Muslim dan Imam Ahmad). Persoalan Maluku Adalah Bagian dari Persoalan Dunia Islam Secara Keseluruhan

Rencana FKM dan RMS memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan makar jahat internasional untuk memecah-belah negeri-negeri Islam dan melestarikan sistem demokrasi sekularisme mereka. Ancaman disintegrasi Maluku hari ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari ancaman orang-orang yang mengatasnamakan Indonesia Bagian Timur pada tahun 1945 dalam perdebatan menjelang kemerdekaan RI. Mereka mengancam, kalau tujuh kata yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 tidak dihapus, mereka akan memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Faktanya toh ancaman mereka tidak hilang setelah kaum muslimin memenuhi tuntutan mereka membelokkan arah dan dasar penyelenggaraan negara di NK­RI, yakni atas dasar Islam, yang terwujud dalam kalimat “negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam” yang lalu kemudian diubah menjadi “negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya dan dihapus ideologi Islamnya dengan”negara berdasarkan ketuhanan yang mahaesa”.

Dalam situasi politik internasional yang berubah, dimana setelah runtuhnya negara adikuasa Unisoviet pada tahun 1991, AS dan negara-negara kapitalis Barat ingin memaksakan konsep kapitalisme baru mereka berupa penghapusan hambatan tarif dengan memaksakan penandatanganan GATT dan memaksakan berlakunya mekanisme Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), berbagai fenomena disintegrasi wilayah Indonesia menyusul krisis monter dan krisis ekonomi pada tahun 1997 tampak merupakan bagian dari skenario besar dunia.

Oleh karena itu, memandang masalah Maluku tidak boleh hanya dengan memandang apa yang ada di Maluku, tapi juga berbagai faktor yang saling berpengaruih yang memiliki akses ke Maluku. Fakta menunjukkan, sebagai mana campur tangan dunia terhadap Timtim, berbagai negara asing ternyata ikut campur dalam kasus Maluku sebagaimana mereka juga punya andil dalam semangat disintegrasi Irian Jaya. Berbagai misi kemanusiaan asing yang memberi bantuan ke Maluku seperti USAID dari AS tentu tidak bisa dilepaskan dari maksud politik dan kemungkinan kegiatan intelejen yang dilakukan oleh AS kepada kasus Maluku. Dan kiriman pesan SOS yang dikirim pimpinan gereja Maluku beberapa bulan lalu ke seluruh dunia menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara orang Kristen Maluku dengan berbagai pihak di luar negeri. Dalam pemeriksaan pengurus FKM terbukti ada di antara mereka yang berdomisili di Jakarta dan di AS.

Ini semua mengingatkan kita bagaimana Inggris dan Perancis mengarahkan berbagai peristiwa kerusuhan dan gejolak sosial yang dilakukan di wilayah Syam (salah satu propinsi Daulah Khilafah Utsmaniyah) yang kemudian menghasilkan disintegrasi wilayah Khilafah Islamiyyah itu dimana satu propinsi dibagi menjadi dua yakni Syria dan Lebanon dan sejak itulah Lebanon selalu dipimpin oleh seorang Kristen Maronit (lihat Shabir Ahmed dan Abid Karim, Akar Nasionalisme di Dunia Islam).

Oleh karena itu, menjadi satu pertanyaan buat kita semua kaum muslim, bukankah keberadaan kita dalam lebih dari 50 negara bangsa (nation states) adalah persoalan yang harus dipecahkan? Menyatukan kembali seluruh wilayah dunia Islam, tidak hanya wilayah NKRI, adalah wajib hukumnya. Apabila wilayah dunia Islam yang terbentang dari Maroko sampai Merauke itu tidak boleh terpisah dan terpecahbelah demikian pula wilayah kaum muslimin yang ada di Sabang sampai Merauke. Dengan demikian wajib hukumnya bagi kaum muslim menjaga kesatuan negeri Islam Indonesia agar tidak lepas satu persatu, sebagaimana wajibnya kaum muslim kembali menyatukan wilayah yang lebih besar, yakni seluruh dunia Islam, di bawah naungan Khillafah Islamiyah.

Khatimah

Jelas tindakan FKM dan RMS yang bermaksud memisahkan dri dari wilayah kesatuan negeri-negeri Islam yang tergabung dalam NKRI adalah tidak dapat dibenarkan dalam kacamata Islam. Siapapun di antara kaum muslim, khususnya penguasa dan orang-orang yang memiliki kekuatan, untuk mencegah agar jangan sampai negeri Islam yang namanya Maluku maupun negeri-negeri Islam yang lain terpisah dari wilayah kesatuan negeri Islam yang lebih besar, yakni Indonesia. Agar kaum muslim bisa melaksanakan dengan sepenuh hati dan seikhlas-ikhlasnya, maka kiranya harus diperhatikan oleh para elit poltik khususnya mereka yang memiliki akses-akses terhadap kekuasaan dan kekuaatan untuk mengubah sistem ketatanegaraan demokrasi sekuler yang membuat penguasa tidak bisa bersifat tegas, menjadi sistem negara khilafah yang penuh ketegasan dan otoritas untuk melaksanakan seluruh hukum-hukum Islam, di antaranya kewajiban menjaga kesatuan negeri-negeri Islam. Kepala negara langsung bisa mengirim tentara dan para politisi yang ahli menjelaskan kepada penduduk setempat agar tetap dalam wilayah kesatuan negeri Islam Indonesia. Penguasa yang melaksanakan al Quran dan as Sunnah akan mendapatkan legitimasi penuh dari mayoritas kaum muslim dan dukungan yang kuat, sampai mereka mau dengan sukarela menjaga perbatasan. Melaksanakan perintah Allah dalam QS. Ali Imran di atas. Ya Allah, kami telah sampaikan!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: