Syari’at Islam Rahmat Untuk Semua Umat

Tuntutan beberapa daerah yang menghendaki diterapkannya syariat Islam makin santer. Sebut saja misalnya propinsi Banten, Sulawesi Selatan, hingga ke Daerah Istimewa Aceh. Tuntutan ini makin kencang seiring dengan diterapkannya peraturan mengenai otonomi daerah yang memungkinkan suatu daerah menyelenggarakan mekanisme hukum dengan mengadopsi tradisi masyarakat daerah tersebut yang kental dengan kehidupan Islamnya. Meskipun demikian, tak urung ada juga pihak-pihak yang tidak suka dengan tuntutan diterapkannya syariat Islam.

Disamping itu, muncul pula berbagai persepsi tentang tuntutan diterapkannya syariat Islam. Presiden Abdurrahman Wahid mengemukakan, penerapan syariat Islam di Daerah Istimewa (DI) Aceh hanya berlaku bagi kaum muslimin. Warga kelompok non-muslim di DI Aceh berhak untuk diadili dengan hukum nasional (Kompas, 08/05/2001). Dasar pemberlakuan syariat Islam, menurut Presiden, adalah Undang-undang (UU) Nomor 44 tahun 1999 dan Ketetapan MPR) (ibid).

Lebih lanjut Gur Dur mengatakan : “Kata syariah sangat luas artinya dan dapat digunakan di setiap waktu dan di setiap tempat. Karena apa? Karena yang terpenting dari syariah itu prinsipnya, bukan materi hukumnya” (ibid). Ia menyampaikan bahwa suatu hukum bisa dikatakan telah melaksanakan syariat Islami bila telah mengandung prinsip deterrent atau pencegahan dan punishment atau hukuman. “Artinya apa? Di satu negeri seperti Indonesia, tidak mungkin diadakan hukum potong tangan, ya, tidak perlu dipotong tangan. Kata syariah itu digunakan agar prinsipnya tetap ada“, ucap Presiden menjelaskan (ibid).

Secara terpisah, Jaksa Agung Marzuki Darusman mengemukakan, syariat Islam di Aceh hanya untuk hukum sipil, sedang untuk hukum pidana tetap berlaku hukum nasional. Pemerintah, kata Marzuki, hanya menyetujui pemberlakuan syariat Islam untuk Aceh. “Untuk daerah lain, pemerintah tidak akan mentolerir.” Ujar Marzuki (ibid).

Lepas dari kepentingan politik yang ada untuk menenangkan dan menyenangkan tuntutan masyarakat muslim yang menghendaki diterapkannya syariat Islam, sesungguhnya ada beberapa perkara yang harus dicermati, agar tidak muncul kekeliruan dalam memahami syariat Islam, dan kesalahan dalam penerapannya.

Penerapan Syariat Islam harus Total

Allah SWT menurunkan syariat Islam melalui Rasulullah saw sebagai rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi seluruh alam/makhluk). Kehadiran Rasulullah saw ke atas dunia dengan membawa wahyu Allah SWT; tutur kata dan tingkah lakunya sebagai hukum dan suri tauladan bagi seluruh umat manusia.

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiya [21]: 107)

Selain itu, kesempurnaan dan cakupan Dinul Islam, yang tidak memberi peluang satu perkarapun lolos dari pandangannya, menunjukkan keagungan dan kehebatan syariat Islam yang tidak dimiliki oleh sistem hukum manapun yang ada di seluruh dunia. Firman Allah SWT:

“Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (QS. An-Nahl [16]: 89)

Berdasarkan hal ini, maka seorang Muslim tidak layak berpaling dan beralih kepada sistem hukum lain. Apalagi jika sistem hukum tersebut merupakan produk manusia yang sarat dengan keterbatasan, kelemahan dan kepentingan. Jika Allah SWT telah memberikan kepada kita Dinul Islam yang sempurna, sistem, hukum yang adil dan cakupannya menyeluruh, mengapa sebagian besar kaum muslimin malah berpaling dari syariat Allah SWT yang sempurna dan agung? Padahal jelas-jelas Allah berfirman:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan (hukum), akan ada bagi mereka pilihan (hukum) yang lain tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al-Ahzab [33]: 36)

Oleh karena itu, siapapun orangnya, apapun jabatannya, selama ia seorang mukmin, yakin kepada kebenaran dan kesempurnaan hukum Allah SWT, wajib menerapkan dan mengikuti sistem hukum yang telah Allah SWT putuskan. Dimanapun tempat tinggalnya, apakah itu di DI Aceh, Banten, Sulawesi Selatan, atau di DKI Jakarta, Maluku, Bali, kaum muslimin wajib menerapkan dan mengikuti sistem hukum Islam, dan dilarang untuk berpaling serta mengikuti hawa nafsu mereka dengan mengikuti sistem hukum lain. Firman Allah SWT:

“Maka, putuskanlah perkara atas mereka menurut apa yang Allah turunkan (Al Quran) dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran (hukum Allah) yang telah datang kepadamu.” (QS. Al-Maidah [5]: 48)

Di dalam kitab Mukhtashar tafsir Al Quran karya Imam Al Qasimi, tatkala menafsirkan kata –fahkum bainahum bimaa anzala Allah– bermakna diterapkan di tengah-tengah Ahlu Kitab jika mereka merujuk kepadamu (Muhammad). Imam Nasafi berkata : “Allah SWT mengingatkan tentang diturunkannya Taurat kepada Musa as, kemudian diturunkannya Injil kepada Isa as, setelah itu diturunkannya Al Quran kepada Muhammad saw, dan hal itu bukan sekedar untuk didengar saja, melainkan untuk diterapkan.” (lihat Mukhtashar min mahaasini at takwil, kar. Al Qasimi, hal.116)

Dengan demikian, atas dasar apa Mr. Dur mengatakan bahwa penerapan syariat Islam hanya berlaku bagi kaum muslimin saja, tidak untuk non muslim? Bukankah di dalam syariat Islam terdapat hukum-hukum Jizyah, hukum tentang akad Dzimmah (atas masyarakat non muslim), hukum tentang perkawinan (yang mencakup wanita Ahlu Kitab), yang ditujukan bagi orang-orang non muslim. Dan bukankah di dalam Negara Islam yang didirikan oleh Rasulullah terdapat watsiqah Madinah (piagam Madinah) berupa hukum-hukum Islam yang bersifat umum, yang diterapkan dan diikuti oleh seluruh masyarakat, baik mereka Muslim maupun non Muslim?

Meskipun demikian dalam perkara ubudiyah dan hukum-hukum pernikahan, kematian, dan sejenisnya, diberikan kepada rakyat non muslim untuk menjalankan perkara-perkara tersebut sesuai dengan ajaran agama mereka.

Disamping itu ucapan Mr. Dur yang mengatakan bahwa pemberlakuan syariat Islam (di DI Aceh) berdasarkan pada Undang-undang dan Ketetapan MPR menunjukkan Syariat Islam dikangkangi oleh sistem hukum buatan manusia, yang diterapkan atau tidaknya sesuai dengan kehendak Undang-undang dan Ketetapan MPR. Bukankah Allah berfirman:

“Apakah (sistem) hukum Jahiliah yang mereka kehendaki, dan (sistem hukum) siapakah yang lebih baik dari pada (sistem hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin ?” (QS. Al-Maidah [5]: 50)

  

Islam mencakup Fikrah dan Thariqah

Dinul Islam mengandung aqidah dan syariat, tersusun dari fikrah (ide, hukum) dan thariqah (metoda penerapan ide/hukum). Islam bukanlah filsafat, apalagi sekedar ajaran-ajaran moral atau etika. Dinul Islam juga adalah Dinul ‘Amaliy, (ajaran-ajaran agama/hukum yang bersifat praktis). Pendek kata Dinul Islam itu adalah mabda (prinsip/ideology) yang di dalamnya terdapat fikrah-fikrah dan thariqah.

Penerapan syariat Islam bisa mencegah kerusakan maupun berbagai pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh masyarakat. Bahkan untuk beberapa perkara tertentu yang menyangkut eksistensi manusia, eksistensi akal, eksistensi kehormatan, harta, agama, stabilitas politik Daulah Islamiyah, Allah SWT telah menetapkan hukum-hukum hudud, yang berlaku apa adanya sebagaimana teks nash-nash Al-Quran maupun As-Sunnah. Hukum-hukum hudud itu antara lain:

1. Untuk memelihara nyawa manusia dan eksistensinya ditetapkan hukum qishash bagi pelaku pembunuhan.

2. Untuk memelihara keturunan dan kehormatan ditetapkan hukum cambuk atau rajam bagi pezina.

3. Untuk memelihara akal manusia ditetapkan hukum cambuk bagi peminum khamar.

4. Untuk memelihara harta milik orang lain ditetapkan hukum potong tangan bagi pencuri.

5. Untuk memelihara agama (Dinul Islam) ditetapkan hukuman mati (jika tidak kembali) bagi orang yang murtad dari Islam.

6. Untuk memelihara keamanan dari gerombolan pengacau/perampok/pembegal ditetapkan hukum hirabah.

7. Untuk memelihara kehormatan manusia ditetapkan hukum cambuk dalam perkara qadzaf (tuduhan zina terhadap lelaki ataupun wanita baik-baik).

8. Untuk menjaga stabilitas politik Negara Islam ditetapkan hukum bughat, yaitu diperangi bagi para pembangkang yang tidak mau mentaati konstitusi Daulah Islamiyah.

Seluruh perkara tersebut telah ditetapkan secara qath’iy d di dalam nash. Dan di dalam perkara hukum hudud tidak ada ijtihad. Sebab Allah-lah yang telah menetapkan bentuk hukumannya, bukan manusia.

Allah SWT Maha Mengetahui dan Maha Adil. Allah Mengetahui mana yang benar dan salah, apa yang baik dan apa yang tidak baik, mana yang menghasilkan maslahat, mana yang membawa mudharat. Hukum Allah bersifat abadi, cocok untuk diterapkan pada setiap zaman dan tempat. Sebab Dialah yang menciptakan seluruh manusia, Dialah yang Maha Mengetahui tabiat manusia.

Dengan demikian atas dasar apa Mr. Dur mengatakan bahwa di dalam syariat itu yang penting prinsipnya, bukan bentuknya. Sejak kapan manusia yang diciptakan Allah lebih mengetahui dari pada Allah SWT sendiri? Dan atas dasar apa kita mengatakan bahwa hukum potong tangan, hukum cambuk, hukum rajam, hukum qishash sudah tidak layak untuk diterapkan pada masa kini. Bukankah hukum Allah itu benar dan persepsi manusia itu relatif, berubah-ubah dan lebih banyak kekeliruannya? Lalu mengapa kita enggan menjadikan syariat Islam yang berasal dari langit berada diatas segalanya, dan wajib seluruh pertauran yang ada di dunia tunduk dan mengikuti syariat Al-Khaliq?

Khatimah

Keyakinan kita –kaum muslimin- terhadap kebenaran, kesempurnaan dan keadilan sistem hukum Islam harus diekspresikan dengan wujud kita untuk menerapkannya secara total. Tidak menerapkan sebagian-sebagian, tidak untuk daerah-daerah tertentu saja. Firman Allah:

“Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain ? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian dari padamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari Kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tiada lengah dari apa yang kamu perbuat.” (QS. Al baqarah [2]: 85)

Oleh karena itu ucapan yang mengatakan bahwa syariat Islam hanya berlaku untuk hukum sipil, sedangkan untuk hukum pidana berlaku hukum nasional merupakan pencerminan perlakuan seseorang yang menerapkan sebagian isi Al Quran dan meninggalkan sebagian lainnya. Anggapan semacam ini disebabkan belum dimilikinya gambaran Islam sebagai sebuah sistem hukum yang paripurna. Islam sebagai sebuah mabda (ideology/prinsip).

Pandangan semacam ini jelas harus diluruskan. Islam bukanlah sekedar ajaran moralitas dan etika, atau sekedar mencakup hukum-hukum ritual dan keluarga, atau hanya terbatas pada aspek-aspek spiritual saja. Dinul Islam mencakup aqidah dan syariat, fikrah dan thariqah. Mencakup sistem hukum peradilan, hukum ekonomi, hukum sosial, hukum pendidikan, hukum militer, hukum tentang politik dalam dan luar negeri, hukum pemerintahan, dan sejenisnya.

Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan untuk menerapkan seluruh sistem hukum Islam tersebut, bukan hanya di DI Aceh, atau Banten, bahkan bukan hanya diIndonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia, di bawah naungan Daulah Khilafah Islamiyah. Allahumma Aamin!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: