Bersihkan Politik Dari Hal-Hal Najis

Beberapa tahun yang lalu di zaman Orde Baru, KH. Abdurrahman Wahid dalam kapasitasnya sebagai ketua PBNU mengatakan bahwa politik bagi warga NU adalah najis. Najis adalah istilah keagamaan Islam yang secara otomatis menimbulkan perasaan jijik pada seorang muslim, sehingga dia meninggalkannya atau menghilangkannya. Ibarat ada tahi ayam di lantai rumah, seorang muslim akan segera membuang najis itu dan membersihkan lantai agar terbebas dari kotoran itu. Begitulah kira-kira yang selalu diserukan waktu itu khususnya setelah NU keluar dari PPP dan kembali ke khittah sebagai ormas kagamaan. Warga NU secara formal lari dari politik yang distempel najis tersebut.

Itu dulu. Sekarang agaknya telah berbeda. Warga NU mengalami kegairahan politik. Khususnya setelah KH. Abdurrahman Wahid menduduki jabatan Presiden sekalipun hanya berbekal sekitar 11 % suara, yakni dari partai yang didirikannya (PKB). Kegairahan warga NU tersebut tampak setelah para petinggi mereka di PBNU selalu membela mantan ketuanya yang dalam perjalanan pemerintahannya tak henti-hentinya mendapat protes dan tantangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari para politisi, para pengamat, mahasiswa, maupun pegawai negeri. Khususnya tatkala ia memulai kebijakan politik luar negeri yang tidak populer, yakni akan membuka hubungan dagang dengan pihak Israel. Ketidakmampuannya menyelesaikan masalah Maluku, Aceh, dan bahkan malah memberi angin pada gerakan sparatisme Irian Jaya (yang ia berikan restu perubahan nama menjadi Papua), dan lain sebagainya hingga kasus-kasus yang menyangkut pribadinya seperti Aryanti Gate, Brunei Gate, dan Bulog Gate telah membuat pemerintahannya nyaris tanpa prestasi. Dan itu telah membuat posisinya semakin kritis, khususnya setelah DPR mengajukan memorandum I dan rencananya pada sidang 30 April 2001 nanti akan diputuskan apakah akan dilanjutkan dengan memorandum II (yang ini tentu akan memuluskan jalan kepada sidang istimewa) ataukah tidak. Tentu saja kondisi ini sangat mengkhawatirkan jajaran pengurus PBNU dan seluruh para pengikutnya. Apa jadinya jika Abdurrahman harus terjungkal dari kekuasaannya. Pamor NU bakal jatuh, bahkan mungkin hancur lebur. Inilah yang menjadi taruhan bagi seluruh warga NU yang kemudian memicu munculnya berbagai pengerahan massa bahkan sampai munculnya Pasukan Berani Mati untuk membela Abdurrahman mempertahankan kekuasaannya.

Kegairahan yang begitu meluap itu melupakan mereka dari stempel yang pernah diberikan oleh sang kyai terhadap politik, yakni politik itu bagi warga NU adalah najis. Kotoran yang harus dihilangkan! Bahkan –sebagaimana kebanyakan bangsa Indonesia yang cepat lupa– melupakan bahwa sang kyai sedang menduduki jabatan politik (baca: najis) yang paling tinggi. Move-move politik dari pihak lain pun dijawab dengan move-move politik, bahkan sampai menggambarkan citra politik kotor yang distempelkan oleh sang kyai itu, yakni dengan aksi kasar dan brutal. Parahnya lagi, dalam kubangan politik yang najis itu, mereka menggunakan istilah jihad yang memiliki kedudukan yang suci dalam agama Islam. Lebih parah lagi ketika gerakan tersebut juga dibalas oleh kelompok lain yang anti sang kyai dengan istilah jihad pula, khususnya setelah Presiden Ikhwanul Muslimin Indonesia, Husein Al Habsyi dan Panglima Laskar Jihad ASWJ Ja’far Umar Thalib secara terbuka menantang pasukan berani mati (PBM) pendukung Abdurrahman Wahid (Eramuslim.com, 24042001). Menanggapi peristiwa tersebut Ketua DPR Akbar Tanjung–sengaja atau tidak, telah salah mengambil kesimpulan. Dia mengatakan: “Ini kan soal politik yang tidak ada kaitannya dengan agama. Jihad dilawan jihad kan sudah salah kaprah” (Kompas, 25042001). Tentu kesimpulan yang diucapkan Akbar itu sangat berbahaya bagi Islam dan umat Islam secara keseluruhan. Benarkah politik itu najis? Adakah politik yang bersih? Bagaimana Islam mandang politik?

Meluruskan Definisi Tentang Politik

Satu pandangan bahwa politik itu kotor, bermula dari ideologi sekularisme yang berpendapat bahwa agama itu harus dipisahkan dari kehidupan, khususnya dari negara dan politik. Muncullah kemudian istilah agama itu sakral (suci) dan politik profan (kotor).

Parahnya,sekularisme yang muncul di Eropa itu dibawa oleh para penjajah Barat ke dunia Islam sehingga para anteknya yang kemudian melanjutkan pemerintahan penjajah, bersikap seperti mereka. Ini bisa kita lihat dari berbagai ucapan para pejabat sipil dan militer sesaat setelah meletusnya peristiwa Tanjung Priok pada tahun 1984 yang kurang lebih kesimpulannya : “Rakyat harus waspada dari anasir yang melakukan kegiatan politik dengan kedok agama” atau “Agama itu suci jangan dicampuri dengan politik (baca: yang kotor)”. Maka rakyat Indonesia yang mayoritas muslim dan awam tentang politik maupun tentang agama Islam mereka, terkesima dengan manuver politik yang dilancarkan oleh razim Orde Baru yang sekuler terhadap Islam dan kaum muslimin. Belum puas dengan itu, pemerintahan sekuler tersebut menyerang para aktivis Islam dengan istilah-istilah yang biasa digunakan oleh penjajah Belanda dan para imperialis lainnya: ekstrimis, fundamentalis, dan lain sebagainya. Jadilah akhirnya para ulama, dai, dan muballigh yang bicara politik atau vokal terhadap pemerintah dijauhi oleh masyarakat dan menjadi orang-orang yang tidak populer.

Maka orang dianggap beragama secara benar kalau menjauhi politik. Orang-orang yang bertaqwa pun lari dari gelanggang politik. Sehingga politik pun hanya tinggal dihuni oleh orang-orang fasik, munafiq, dan kafir. Mereka-mereka yang jauh dari agama Islam. Sehingga aktivitas politik mereka lebih merepresentasikan definisi yang dibuat oleh para pakar politik Barat yang cenderung membatasi politik hanya pada upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan. Robson sebagaimana dikutip Miriam Budiarjo (lihat Dasar-dasar Ilmu Plitik) mengatakan: “…Fokus perhatian sarjana ilmu politik itu …tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu”. Tatkala para pelaku politik yang menjalankan definisi tersebut adalah orang-orang yang fasik dan jahat, bahkan memiliki paradigma bahwa politik itu sesuatu yang kotor, menganut paham Machiaveli, yakni tujuan membolehkan segala cara, dan aktivitas politik itu tak ada hubungannya dengan agama, aktivitas politik itu adalah aktivitas keduniaan yang tak bakal dimintai pertanggungjawaban di akhirat, maka jadilah kubangan politik benar-benar lebih kotor dari kubangan hewan-hewan ternak. Inilah atmosfir dunia politik yang terjadi –sekalipun tidak sama persis– pada saat orde lama, orde baru, dan astaghfirullah, terjadi pula ada orde reformasi ini. Atmosfir yang tetap, sekalipun para pelakunya telah berbeda.

Oleh karena itu, definisi politik dan paradigmanya harus diluruskan, dikembalikan kepada yang sebenarnya. Politik adalah aktivitas memelihara urusan rakyat (ri’ayatus syu-unil ummah), baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dimana secara praktis aktivitas pemeliharaan urusan tersebut dilaksanakan oleh negara (pemegang urusan), sedangkan rakyat sekedar melakukan kontrol dan koreksi (lihat Pemikiran Politik, Abdul Qadim Zallum) . Dengan demikian paradigma politik adalah pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan rakyat, bukan rebutan kekuasaan dan kenikmatan sambil melupakan penderitaan dan kesengsaraan rakyat yang memilih mereka.

Dalam perspektif tersebut, rakyat memilih para wakil umat yang benar-benar bisa menjaga kemaslahatan rakyat baik di dalam maupun di luar negeri, bukan memilih orang-orang yang justru mewakili pribadi tertentu, kelompok politik tertentu, perusahaan tertentu, bahkan agen pihak asing tertentu. Rakyat memilih orang-orang yang benar-benar memahami politik baik lokal maupun internasional sehingga benar-benar bisa melindungi rakyat, bukan malah mengancam eksistensi rakyat. Rakyat memilih orang yang benar-benar berani berkata benar, bukan orang-orang yang berkolaborasi dengan para koruptor dan pengusaha nakal untuk mengelabui dan mengkhianati rakyat. Rakyat benar-benar dididik dan dibina kesadaran politk mereka, bukan dibikin bodoh dan dibodohi.

Para wakil rakyat bukanlah orang yang menaikkan dan menurunkan penguasa secara reguler atau setiap kali mereka mau. Para wakil rakyat adalah orang-orang yang mengajukan calon penguasa untuk dipilih oleh rakyat. Dan rakyat tidak perlu menghamburkan waktu dan dananya untuk pemilihan penguasa secara reguler. Penguasa diangkat untuk melksanakan kuasaan memelihara kemaslahatan rakyat. Jika penguasa itu secara riil dapat dirasakan oleh rakyat masih dalam kerangka melaksanakan pemeliharaan urusan rakyat, maka dia tidak perlu diganti. Dia bisa memegang amanah sampai akhir hayatnya. Sekalipun demikian, manakala dia melenceng dan tak mungkin diperbaiki, maka biar sebulan berkuasa, dia harus diadili dan dicabut dari kekuasaan.

Jika definisi dan paradigma politik ini yang digunakan, atmosfir politik tentu terbebas dari polusi dan berbagai barang najis. Para pejabat menjadi orang-orang yang jujur dan amanah dan para politisi menjadi orang yang selalu berani berkata benar dan tak takut pada celaan orang-orang yang mencela. Juga tak tunduk kepada rayuan para penyuap. Rakyat pun akan hidup makmur, aman, sejahtera.

Pandangan Islam Tentang Poltik dan Jabatan Kekuasaan

Definisi politik di atas bisa berlaku umum untuk semua umat manusia. Yang membedakan hanyalah ide-ide hukum apa yang mereka pakai dalam pemeliharaan urusan mereka.

Dalam perspektif Islam, definisi politik yang lurus tersebut merupakan definisi yang bersifat legal (ta’rif syar”i). Hal ini digali (istinbat) dari sejumlah hadits yang berkaitan dengan aktivitas penguasa (al hakim), kontrol dan koreksi terhadap penguasa (muhasabah lil hakim) dan perhatian terhadap kemaslahatan kaum muslimin (al ihtimam limashaalihil muslimin). Artinya umat Islam terikat secara hukum dengan definisi politik yang lurus tersebut. Dalam Islam, penguasa tidak hanya menjadi orang yang menerima nasihat dari rakyat dan para politisi, tapi bahkan mesti menasihati rakyatnya—disamping tugasnya membagikan kesejahteraan dan menegakkan keadilan. Nabi bersabda:

“Tidaklah seorang hamba, yang dikuasakan oleh Allah untuk memelihara kemaslahatan rakyat, lalu dia tidak menasihati mereka, maka hamba itu tidak akan menjumpai harumnya surga” (HR. Bukhari).

Dalam perspektif Islam, penguasa atau pemegang urusan pemeliharaan rakyat (ulil amri) adalah pihak yang wajib ditaati. Allah SWT berfirman:

“Wahai orang-rang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri dari antara kalian. Jika kalian berselisih (dengan penguasa itu), maka kembalikanlah kepada Allah (Al Qur’an) dan kepada Rasul-Nya (As Sunnah), jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir…” (QS. An Nisa 59).

Nabi Muhammad saw. pun bersabda:”Mendengar dan taat itu wajib bagi seorang muslim, baik dalam perkara yang dia sukai maupun perkara yang tidak dia sukai, selama dia tidak diperintahkan untuk berbuat maksiat. Apabila diperintah berbuat maksiat, maka tidak usah dia mendengar dan tidak usah dia taat” (HR. dari Ibnu Umar).

Dan jabatan dalam pandangan Islam bukanlah sarana untuk menumpuk harta dan kekuasaan, melainkan amanah yang apabila tidak bisa dilaksanakan akan membawa kepada kesengsaraan dan kehinaan.

Khatimah

Jelaslah bahwa pemeliharaan urusan umat haruslah menjadi perhatian semua kalangan dalam berpolitik, jika ingin membebaskan politk dari segala perkara najis.

Islam mengajarkan agar umat taat kepada pemegang urusan pemeliharaan umat (ulil amri) selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Dan kemaksiatan terbesar adalah, melupakan perintah dan larangan Allah SWT dalam melaksanakan pemeliharaan urusan umat. Apalagi malah berpaling kepada ide-ide dan hukum-hukum jahiliyyah semacam demokrasi, sekularisme, sosialisme, sukuisme dan lain-lain.

Alangkah indahnya jika kedua kelompok pasukan jihad tersebut bersatu merapatkan barisan untuk menegakkan sistem politik Islam itu dengan mengangkat seorang penguasa yang terbebas dari segala barang najis perpolitikan demokrasi sekuler selama ini, untuk memelihara umat atas dasar aqidah Islam, dengan menjalankan Al Quran dan As Sunnah. Sunngguh indah sekali perjuangan mereka bila benar-benar terjadi. Ya Allah, kami telah sampaikan!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: