Menghalalkan Segala Cara Haram!!!

Di dalam politik tidak ada musuh abadi dan kawan abadi, yang ada hanyalah kepentingan abadi. Itu menurut sebagian orang yang menganut aliran pragmatisme (waqi’iyyiin), yang menjadikan realitas/fakta sebagai sumber hukum dan bersedia menggadaikan keyakinan/ideologinya untuk mencapai tujuannya; bukan menjadikan keyakinan/ideologinya sebagai sesuatu yang harus diperjuangkan dan diwujudkan, meskipun harus mengubah realitas/fakta.

Itulah yang tampak pada sikap partai-partai yang berbasis massa Islam, dalam pertemuan tertutup mereka di Masjid Al Azhar, Jum’at lalu (02/03/2001), dengan mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden. Padahal, menjelang Sidang Umum MPR, lebih dari setahun lalu, partai-partai berbasis massa Islam itu secara terang-terangan menyatakan penolakannya terhadap kepemimpinan wanita. Saat itu ada istilah ABM (Asal Bukan Mega), dan munculnya aliansi antar partai-partai berbasis massa Islam yang berupaya menjegal Mega naik menjadi Presiden -seraya melontarkan bermacam-macam alasan- dengan mengorbitkan Gus Dur.

Dalam pertemuan di Masjid Al Azhar itu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan (PK) menilai keberadaan wanita sebagai presiden bukan masalah serius bagi umat Islam, apalagi jika wanita itu juga muslimah. Kepada wartawan, Hidayat Nur Wahid menegaskan, sejak dulu sesungguhnya umat Islam menerima presiden wanita asal sesama muslim. “Mbak Mega kan juga muslimah, sehingga dari segi itu tidak ada masalah,” kata Hidayat mengenai sikap umat Islam jika Mega menjadi Presiden (Media Indonesia, 03/03/2001). Lain lagi alasannya PPP. “Kalau nanti Megawati naik jadi Presiden itu bisa diterima, karena saat ini sudah sangat mendesak, sudah darurat,” kata Hamzah di kantor DPP.PPP Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, usai acara pemotongan hewan kurban (05/03/2001). (lihat bangsaku.com)

Apa benar, bahwa Islam membolehkan wanita menjadi pemimpin negara? Dan gejala apa yang membuat para politisi muslim ramai-ramai bersikap pragmatis dan dengan mudahnya menanggalkan pendapat-pendapat sebelumnya dengan dalih ‘kepepet’, dan maslahat?

Yang Haram Sudah Jelas!Di dalam ajaran Islam, sesuatu yang halal (dibolehkan) dan sesuatu yang diharamkan sudah amat jelas. Sebab selalu disertai pernyataan-pernyataan (nushush) syar’iy, yang menjadi argumentasi paling meyakinkan bagi seluruh umat Islam. Sebagian dari berbagai perkara yang sudah amat jelas itu antara lain larangan seorang wanita menjadi pemimpin (penguasa). Perkara ini sudah demikian jelas dan tegasnya sehingga masuk kategori ma’lumun min ad-din bi ad-dlarurah (perkara yang sudah lazim diketahui begitu saja oleh kaum Muslim).

Diriwayatkan dari Abi Bakrah yang berkata :

“Sungguh Allah Swt, telah memberiku manfaat -dari kata-kata yang pernah kudengar dari Rasulullah saw- pada saat perang Jamal, setelah semula hampir saja aku mengikuti tentara Jamal (dipimpin oleh ‘Aisyah yang mengendarai unta) dan berperang di pihak mereka.” Lalu ia melanjutkan : “Ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai Ratu, beliau bersabda : ‘Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kekuasaan/pemerintahan mereka kepada seorang wanita.”Pemberitaan Rasulullah saw bahwa suatu umat tidak akan memperoleh keberuntungan apabila mengangkat seorang wanita sebagai penguasa merupakan larangan untuk mengangkat seorang wanita sebagai penguasa. Pemberitaan tersebut termasuk di antara bentuk-bentuk thalab (tuntutan hukum). Karena bentuk pemberitaan itu mengandung dzamm (celaan), ini menjadi indikasi yang menunjukkan adanya larangan secara tegas.

Larangan pengangkatan seorang wanita sebagai penguasa juga bersifat khusus, yaitu berkaitan dengan perkara pemerintahan. Tidak bersifat umum, mencakup segala sesuatu. Sebab yang disinggung dalam hadits diatas adalah pengangkatan putri Kisra sebagai ratu.

Maka, sungguh sangat mengherankan sikap para politisi muslim yang dengan gampangnya mengubah begitu saja pengertian-pengertian nash, dengan dalih darurat, atau nash hadits tersebut bukan lagi masalah serius. Apakah ada persoalan yang lebih serius dari disimpangkannya pengertian-pengertian nash, atau disepelekannya nash, sehingga nash tersebut ditinggalkan begitu saja, tidak diterapkan sama sekali?!

Maslahat/Kepentingan Bukan Dalil Syar’iySeorang muslim, siapapun dan dimanapun dia berada, senantiasa terikat dengan hukum-hukum Islam. Tindak-tanduknya tidak pernah lolos dari kepungan dan keterikatannya sebagai seorang muslim terhadap syariat Islam. Dan wajib baginya untuk selalu terikat dan menjalankan hukum-hukum Islam tersebut. Hanya muslim yang sudah mati saja, lolos dari keterikatannya terhadap hukum Islam.

Hukum Islam yang menyangkut taklif untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukan, ada lima (biasa dikenal dengan ahkaamul khomsah). Suatu perkara yang masuk kategori wajib, sehingga kita harus menjalankannya, maka kefardluan perkara itu diberikan kepada kita agar kita menjalankannya, tanpa mempertimbangkan lagi hasilnya, apakah mendatangkan maslahat atau mendatangkan mudharat. Begitu pula dengan perkara yang masuki kategori haram, sehingga kita harus menjauhkan/meninggalkan perkara tersebut, maka keharaman perkara itu diberikan kepada kita agar kita menjauhkan/meninggalkannya, tanpa mempertimbangkan lagi hasilnya, apakah mendatangkan mudharat, atau malah mendatangkan maslahat. Juga suatu perkara itu masuk kategori mubah, karena merujuk pada dalil (nash) yang telah memubahkannya, bukan karena adanya maslahat.

Jadi, seorang muslim menjalankan suatu perbuatan atau meninggalkan suatu perbuatan, semata-mata berlandaskan hanya kepada nash-nash syar’iy saja. Bukan karena pertimbangan lainnya. Itulah sebabnya hukum halal, haram, wajib, dan sebagainya yang merujuk kepada nash-nash syar’iy bersifat abadi, tidak pernah berubah!

Unsur-unsur maslahat dan mudharat tidak boleh dijadikan pertimbangan untuk merubah, melalaikan, menyepelekan, atau mencampakkan sebuah hukum Islam. Karena, pertimbangan maslahat atau mudharat yang berasal dari akal pikiran manusia itu sangatlah lemah dan terbatas sifatnya. Adakalanya suatu perkara dianggap oleh sebagian orang sebagai maslahat, tetapi untuk sebagian orang lainnya malah mudharat. Kadang-kadang suatu perkara pada suatu waktu dianggap maslahat, tetapi di waktu lain atas perkara yang sama, malah dianggap mudharat. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, selama perbuatan manusia dilandaskan kepada maslahat atau mudharat yang bersifat aqliyah, maka tidak pernah ada hukum yang tetap (fixed). Ia menganggap bahwa sesuatu yang disukainya dan mendatangkan keuntungan sebagai maslahat, dan sesuatu yang dibencinya karena menghasilkan kerugian sebagai mudharat. Firman Allah:

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha Mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.” (QS. Al Baqarah [2]: 216)Yang mengetahui secara hakiki bahwa suatu perkara itu mengandung maslahat atau mengandung mudharat hanyalah Allah Swt. Dialah yang memberikan kepada kita syariat Islam, berupa hukum yang lima, yaitu wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Keterikatan kita kepada hukum yang lima itu tidak boleh dilandasi kepentingan-kepentingan maslahat atau mudharat.

Bagi kita -seorang muslim- apabila Allah Swt, dan Rasul-Nya telah memutuskan suatu perkara, maka pantang bagi kita untuk menimbang-nimbang lagi maslahat atau mudharatnya perkara itu. Yang kita lakukan adalah menjalankannya, atau meninggalkannya, lain tidak. Firman Allah Swt:

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu keputusan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsipa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al Ahzab [33]: 36)Dengan demikian sikap para politisi muslim yang membuat aliansi dengan partai-partai politik lain yang jelas-jelas sekuler, atau memutuskan sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam, terlebih lagi mereka mengetahui bahwasanya hukum-hukum itu benar adanya, dan mereka yakini -pada masa sebelumnya-, namun karena terdapat kepentingan politik mereka rela menanggalkannya, merupakan sikap hipokrit, dan terlumuri sifat-sifat Machiavelis, yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuannya. Sikap dan sifat semacam ini merupakan kelemahan dan ketidakberdayaan seorang muslim terhadap sistem kufur yang telah mengepung dan menimpa mereka, sehingga tidak ada cara lain bagi mereka selain kompromi dan menyelaraskannya sesuai dengan kondisi yang ada. Akibatnya, nilai-nilai Islam dan hukum-hukumnya ditinggalkan, dengan dalih maslahat, atau terpaksa. Sungguh mengenaskan!

Teguh pada Pemikiran dan Metode IslamIslam memiliki fikroh (pemikiran-pemikiran) maupun thariqah (metode-metode). Begitu pula Islam itu terdiri dari aqidah dan syariat. Dua perkara itu tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Apabila seseorang beriman kepada Allah, maka konsekwensinya juga wajib terikat dan menjalankan hukum-hukum Allah itu. Juga seorang muslim yang terikat dengan hukum-hukum Islam harus selalu diarahkan motivasi pelaksanan amal perbuatannya itu hanya kepada Allah saja.

Sayangnya, sebagian kaum muslimin saat ini dalam mensikapi sesuatu atau menjalankan aktivitas tertentu telah terseret oleh metode analogi akal (qiyas ‘aqli), yang tidak didasarkan pada indikasi-indikasi syariat (ammarah) atau ‘illat syar’iyah. Dalam pandangan mereka, syariat Islam itu secara keseluruhan bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Maka -menurut mereka- apapun yang dapat menjaga lima perkara tersebut, termasuk pada kewajiban yang dituntut oleh syariat, meskipun tidak didasarkan secara langsung pada hukum itu sendiri, atau tidak digali dari ‘illat syar’iyah- boleh diputuskan. Mereka hanya menyandarkan pada tolok ukur akal yang bias menjangkau maslahat atau mudharatnya suatu perkara; atau melakukan analog hanya karena adanya kemiripan pada perkara lainnya.

Pandangan-pandangan semacam ini tidak dibenarkan dan tidak berdasar sama sekali. Setiap argumen atas suatu perkara atau atas suatu perbuatan, hanya boleh ditentukan berdasarkan nash-nash yang syar’iy. Imam Ali ra, mengecam orang yang menggunakan akalnya, dan mengabaikan nash-nash syar’iy yang telah jelas dalam kata-katanya :

“Seandainya agama ini ditetapkan dengan qiyas (analogi akal), sungguh mengusap alas sepatu adalah lebih utama ketimbang mengusap punggung (sepatu)nya.”Berdasarkan hal ini, seorang muslim wajib mengikatkan dirinya hanya dengan pemikiran-pemikiran Islam dan hukum-hukum Islam. Tidak dibenarkan ia terpengaruh, apalagi melakukan kompromi dengan pemikiran-pemikiran dan hukum-hukum kufur.

Gagasan atau pemikiran Islam sudah seharusnya memperoleh perhatian yang utama bagi sebuah jamaah atau partai politik Islam. Pemikiran Islam harus dipandang sebagai kebenaran yang wajib diyakini oleh setiap manusia; sebagai petunjuk yang dapat menyinari setiap orang yang dibimbingnya; sebagai rahmat yang diberikan Allah kepada para hamba-hambaNya; sekaligus sebagai cahaya yang mampu mengeluarkan manusia dari kegelapan hawa nafsunya.

Sebuah jamaah atau partai politik Islam sudah selayaknya memiliki sejumlah sifat yang menjadikannya mampu mencapai tujuan. Sifat-sifat itu antara lain: kejelasan pemikiran-pemikirannya, semangat untuk mencapai tujuannya, upaya mempersiapkan kelompok yang tercerahkan dan mempersiapkan umat, serta komitmennya terhadap berbagai hukum Islam yang terkait dengan metode (thariqah) dalam merealisasikan gagasan (fikroh). Dengan kata lain komitmennya terhadap ideologi Islam.

Jamaah atau partai politik Islam sudah seharusnya memiliki gambaran atas jalan yang akan dilaluinya, mempunyai jalan lurus yang diperolehnya dari penggalian nash-nash syar’iy. Bukan jalan yang penuh liku, yang justru akan menjerumuskannya ke dalam ‘neraka’ yang dibuatnya sendiri. Untuk itulah, mereka -yaitu jamaah dan partai-partai politik Islam- sudah selayaknya mengatakan kepada manusia, sebagaimana firman Allah Swt:

“Sesungguhnya, ini adalah jalanku yang lurus. Oleh karena itu, ikutilah jalan ini, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan lain yang akan mengakibatkan kalian terlepas dari jalan Allah.” (QS. Al An’aam [6]: 153)Maka, bersikap tegaslah. Dan jangan bersikap hipokrit, atau berjiwa Machiavelis!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: