Mencermati Kenaikan Harga BBM

Rencana pemerintah menaikkan harga BBM sebesar 12% pada bulan Oktober kata Presiden Gus Dur tak dapat ditunda. Sebab sudah merupakan keputusan kolektif dalam sidang kabinet, katanya (Kompas, 23 September 2000).

Tentu saja ini perlu dicermati mengingat dampak kenaikan harga BBM bisa jadi panjang. Sebab, jika BBM naik bulan Oktober, maka otomatis harga-harga akan naik pada bulan itu. Sementara pada bulan November harga bakal naik lagi dikarenakan masuk bulan puasa Ramadlan. Pada bulan Desember dan Januari kiranya harga -harga bakal meroket mengingat terjadinya dua momentum penaik harga yang berbarengan, yaitu hari raya Idul Fitri (sekitar tanggal 27 Desember 2000) yang berbarengan dengan perayaan Hari Natal (25 Desember 2000) dan Tahun Baru Masehi (1 Januari 2001). Jadi naiknya harga-harga kali ini lebih istimewa. Sungguh kita dapat membayangkan melejit dan membubungnya harga barang-barang, khususnya harga-harga sembako.

Apakah ini tidak difikirkan oleh pemerintah? Alasan bahwa itu sudah keputusan tentu kurang arif. Juga alasan bahwa harga BBM kita termurah sehingga sering diselundupkan keluar negeri sungguh kurang tepat. Alasan harga BBM kita termurah adalah alasan klise warisan Orde Baru dimana rakyat dibodohi lantaran tidak ditunjukkan pula bahwa upah buruh kita juga termurah!

Namun yang perlu kita cermati benar adalah apa sebenarnya di balik kenaikan harga BBM ini? Siapa-siapa yang bakal dirugikan dan diuntungkan? Apakah ada hubungan dengan RUU Migas yang sebentar lagi disahkan? Apakah kaitannya dengan perdagangan bebas pada awal milenium tiga ini? Apakah ada hubungan dengan LoI? Bagaimana seharusnya peran pemerintah dalam hal ini Pertamina sebagai BUMN milik negara? Bagaimana seharusnya umat memandang dan bersikap? Tulisan ini mencoba menganalisanya dengan perspektif Islam.

Pencabutan Subsidi Biangnya

Siapapun tahu bahwa harga naik karena subsidi dicabut. Hanya saja anehnya, subsidi yang dicabut oleh pemerintah untuk BBM pada kenaikan ini relatif sangat kecil, yakni 800 milyar rupiah atau sekitar 1,82% dari subsidinya sebesar 44 triliun rupiah. Artinya, pemerintah masih mensubsidi BBM 43,2 triliun (Kompas, 6 September 2000). Kendati demikian pemerintah harus menaikkan harga BBM 12%. Bagaimana pula jika pemerintah bertekad menghapuskan subsidi 44 triliun sama sekali? Kalau menurut perbandingan linear, pemerintah bakalan menaikkan BBM rata-rata 660% dari harga sekarang! Kalau sekarang premium Rp. 1000/liter maka nantinya bakal menjadi Rp 6600/liter!

Anehnya pula 800 milyar yang dicabut itu akan disubsidikan kepada rakyat yang kurang mampu (pra sejahtera dan sejahtera 1). Dengan itu pemerintah merasa bangga seolah telah berhasil melakukan subsidi silang, dan seolah telah memberikan perhatian kepada rakyat kecil. Ya, itu kalau hanya dihitung hanya semata memindahkan 1,82% subsidi BBM (Rp. 800 milyar) kepada kebutuhan rakyat kecil atau kepada pembiayaan UKM. Tapi apakah kita lupa dampak dari kenaikan 12% harga BBM? Terlebih-lebih lagi kenaikan harga-harga yang sedang istimewa seperti saat-saat Ramadlan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru yang pada tahun ini berurutan atau berbarengan. Kalau pemerintah menganggap 800 milyar itu bisa efektif untuk menutup harga yang harus dikeluarkan mereka tatkala membeli BBM, siapa yang mensubsidi mereka tatkala menghadapi kenaikan harga-harga barang dan jasa lainnya akibat kenaikan BBM tersebut? Logikanya, daripada mencari masalah baru sebagai dampak kenaikan BBM, bukankah lebih baik pemerintah tetap mensubsidi BBM sebagaimana adanya sekarang. Toh untuk menutupi subsidi BBM itu pemerintah menggunakan hasil ekspor minyak mentah sebagaimana diungkapkan anggota Komisi DPR Zaini (lihat www. kompas.com ).

Artinya kalau pemerintah mau berfikir logis, tidak menaikkan BBM lebih baik!

Politik Dibalik Pencabutan Subsidi

Oleh karena itu, tinggallah kini siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas pencabutan subsidi yang mengakibatkan naiknya harga BBM? Jawabnya tentu IMF! Sebab dialah yang memaksakan syarat mencabut subsidi BBM, listrik dan sembako dalam Leter of Intent (LoI). Tekanan IMF inilah yang telah membuat mantan presiden Soeharto dulu lengser (21 Mei 1998) setelah mencabut subsidi sekitar 15 trilyun pada 4 Mei 1998.

Kenapa IMF menyuruh mencabut subsidi BBM itu sebagai syarat pemulihan (recovery) ekonomi? Tentu saja IMF hanya sekedar alat bagi AS dan negara-negara Barat lainnya. Sehingga target yang ingin dicapai dengan pencabutan subsidi yang berdampak pada kenaikan harga BBM adalah memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan raksasa Barat untuk mengeruk keuntungan dari naiknya harga BBM dan naiknya harga-harga yang lain. Perusahan-perusahaan AS dan Barat lainnya itulah yang paling siap menyambut privatisasi sektor-sektor publik termasuk mengambil alih Pertamina atau bersaing dengan pertamina dalam menguasai produksi dan distribusi BBM di Indonesia. Ya, merekalah yang bakal untung besar.

Sebaliknya yang buntung adalah pemerintah dan rakyat Indonesia. Pemerintah merasa mengatasi masalah ketidaktepatan pemberian subsidi BBM yang selama ini dinikmati orang-orang kaya dan industri dengan memindahkan subsidi kepada rakyat kecil secara langsung. Namun kurang diperhitungkan dampak kenaikan yang bukan tidak mungkin –kalau tak terkendali– bisa menimbulkan gejolak bahkan jatuhnya pemerintahan seperti di masa Pak Harto.

Pencabutan subsidi BBM secara bertahap artinya pemerintah secara bertahap bakal melepaskan diri dari sektor-sektor publik dan nantinya sedikit perannya dalam sistem ekonomi (sesuai dengan konsep perdagangan bebas) dan hanya membatasi pada kontrol, penegakan UU, dan penarikan pajak. Yang jelas rakyat tak merasakan kemurahan dan perhatian pemerinatah lewat sebuah subsidi. Rakyat harus membayar mahal untuk membeli BBM dan barang-barang lainnya. Tak ada untungnya bagi rakyat maupun pemerintah, yang ada malah buntung!

Bahaya privatisasi penguasaan BBM

Sejalan dengan pengurangan subsisidi BBM dan naiknnya harga BBM secara bertahap, IMF dengan senjata ampuhnya yang bernama LoI mendorong program privatisasi sektor-sektor publik. Dalam LoI yang ditandatangani 7 September lalu antara lain disebut-sebut agar pemerintah mengajukan RUU tentang listrik dan Migas ke DPR (Kompas 9 September 2000). Artinya nanti Pertamina bukanlah pemain tunggal dalam produksi dan distribusi BBM di negeri ini. Pertamina sebagai BUMN harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang melakukan aktivitas produksi dan distribusi BBM. Bahkan pertamina itu sendiri bakal menjadi salah satu di antara perusahaan swasta yang melakukan aktivitas produksi, distribusi, bahkan ekspor impor BBM baik yang masih mentah maupun barang jadi.

Di sinilah yang jutru harus dicermati. Sebab, sekali pun dengan argumen-argumen yang indah, menjanjikan, dan membius, sesungguhnya privatisasi pada hakikatnya menimbulkan bahaya-bahaya serius bagi kepentingan umum seluruh umat sebagai warga negara. Bahaya-bahaya itu antara lain : Pertama, tersentralisasinya aset pada segelintir individu atau perusahaan besar, khususnya perusahaan multinasional. Sebab, negara termasuk BUMN-BUMN yang bergerak di sektor publik dengan utang luar negerinya yang begitu besar membutuhkan uang segar (fresh money) dalam bentuk dolar secepatnya. Maka para investor asing dari perusahaan multinasional yang siap membeli aset BUMN-BUMN tersebut dengan harga semurah-murahnya.

Kedua, menjerumuskan negeri-negeri Islam ke dalam cengkeraman imperialisme ekonomi Barat, sebab merekalah yang kini menguasai perekonomian, keuangan, industri, dan teknologi. Mestinya orang juga ingat bagaimana Belanda bisa menjajah Indonesia, toh dimulai dengan Kongsi Dagang Belanda VOC!

Ketiga, menambah pengangguran akibat PHK, dan memperbanyak kemiskinan akibat pengurangan gaji pegawai, mengingat akan ada manajemen baru yang diangkat oleh pemilik saham baru. Dan PHK adalah alternatif termudah untuk menekan biaya.

Keempat, negara akan kehilangan sumber-sumber pendapatannya karena sudah dijual kepada individu-individu/ perusahaan yang mengambil alih kepemilikan saham dalam program privatisasi tersebut. Tinggallah pendapatan negara –dan ironinya ini yang dibanggakan—dari pajak yang mereka kenakan atas perusahaan terprivatisasi itu.

Kelima, membebani konsumen dengan harga-harga yang melambung akibat pajak tinggi atas perusahaan terprivatisasi. Kasus listrik swasta PLN yang menyebabkan PLN selalu merugi selama ini dan terus membebankan kepada rakyat pelanggan dengan rekening yang naik terus.

Keenam, menghambur-hamburkan kekayaan negara pada sektor non-produktif. Sebab, uang hasil privatisasi dengan dikte IMF diarahkan kepada sektor-sektor seperti infrastruktur, pengembangan SDM, dan pelestarian lingkuangan yang sering abstrak.

Ketujuh, menghalangi rakyat untuk memanfaatkan aset kepemilikan umum, karena sudah dikuasai oleh perusahaan terprivatisasi.

Dalam mu’amalah Islam privatisasi terkategori haram, karena: pertama, dalam privatisasi, negara menjual barang/aset yang bukan miliknya. Sebab, dalam pandangan Islam bumi, air, sungai, lautan, tambang, hutan, jalan-jalan, dan segala sarana dan prasarana umum adalah milik umum kaum muslimin dan pengelolaannya diserahkan kepada negara sebagai wakil kaum muslimin. Jadi negara sekedar pengelola, bukanlah pemilik. Dia menjalankan amanah untuk kepentingan umum atau untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasulullah saw. mencegah penguasaan harta milik umum –seperti tersebut di atas— oleh individu atau sekelompok individu warga negara. Apalagi oleh pihak asing!

Kedua, privatisasi menyebabkan harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ya, privatisasi telah mengubah distribusi harta kekayaan umum untuk kepentingan umum menjadi untuk kepentingan indiviodu pemilik perusahaan. Islam melarang itu karena Allah menghendaki agar harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang kaya, tapi juga menyebar ke seluruh kalangan, termasuk fakir miskin (QS. Al Hasyr 7).

Ketiga, privatisasi menimbulkan dominasi dan hegemoni kaum kafir atas kaum muslimin. Dengan privatisasi sektor-sektor publik, kekayaan yang tadinya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang nota bene kaum muslimin bakal dikuasai oleh orang-orang baik asing maupun kafir domestik. Betapa selama ini saja rezim Soeharto menganak-emaskan minoritas kafir dengan membentuk mereka menjadi konglomerat dan penikmat segala fasilitas itu saja sudah menindas mayoritas kaum muslimin. Apalagi, di era pasar bebas nanti di mana perdagangan dunia dikendalikan oleh organisasi perdagangan dunia (WTO) yang merupakan alat bagi negara negara-negara kapitalis Barat, AS dan kawan-kawannya. Padahal Allah SWT melarang kaum muslimin di bawah dominasi kafir (QS. An Nisa 141).

Keempat, privatisasi merupakan perantaraan (wasilah) yang nyata munculnya kemudharatan bagi kaum muslimin. Yang jelas, dengan privatisasi dimana secara riil dikuasai oleh orang-orang kafir, maka hak-hak kaum muslimin semakin terampas. Kalau dulu rakyat mengambil kayu di hutan ditangkap dan diperlakukan sebagai maling, sementara HPH dalam jumlah ribuan hektar diberikan gratis untuk dikuasai oleh segelintir orang dari Jakarta. Dengan privatisasi, HPH di Kalimamntan bisa dikuasai oleh orang-orang yang berfoya-foya di California. Rakyat yang mayoritas muslim ini takkan bisa menikmatinya, sekalipun kayu bakarnya, kecuali dengan membayar kepada perusahaan milik si kafir di California yang mungkin tiap hari kerjanya hanya pesta dan mabuk! Kalau ada rakyat kecil yang mengambil kayu bakar bisa-bisa diajukan ke pengadilan internasional! Sungguh ini cuma salah satu lukisan yang bakal terjadi dalam tempo dekat ini.

Oleh karena itu, semestinya Pertamina sebagai BUMN tetap diberi porsi sebagai pemain tunggal sebagai aparat negara yang mewakili rakyat untuk mengelola minyak dan gas negeri Islam terbesar di dunia ini. Tak bisa dengan alasan demi profesionalisasi dan menghindari kebocoran akibat korupsi, Pertamina diprivatisasi. Satu langkah yang tidak tepat. Tidak cocok antara obat dan penyakitnya. Pelaku perusahaan baik swasta maupun negara toh manusia dan profesionalisasi tentunya kembali kepada manusia. Kalau memang para petugas di Pertamina tak bisa ditingkatkan profesionalitasnya, bisa diganti dengan tenaga-tenaga yang lebih profesional. Kalau ada korupsi di sana, tentu ditangkap saja koruptornya dan diadili. Perumpamaannya seperti tikus masuk lumbung. Tentu saja tikusnya yang harus di-gropyok, bukan lumbungnya yang dibakar.

Jelas privatisasi pertamina dan perusahaan publik lainnya adalah salah satu bentuk pengkhianatan terhadap Allah SWT, Rasul-Nya dan umat secara keseluruhan. Ini kalau ditinjau dari sudut Islam. Dair sudut UUD 1945 yang selalu mereka agungkan itu toh juga melanggar pasal 33 yang mengamanatkan bahwa bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, privatisasi itu pelanggaran serius yang tak boleh dibiarkan!

Khatimah

Jadi kenaikan harga BBM bukan sekedar akan diikuti kenaikan barang-barang lain yang tentu memberatkan. Namun dibalik itu ada upaya privatisasi penguasaan BBM yang tentu sangat membahayakan di masa mendatang. Wallahu A’lam!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: