Campur Tangan AS Lewat PBB

Menyusul insiden Atambua (Timor Barat) yang melibatkan para pengungsi Timor Timur dan menewaskan tiga orang staf UNHCR -lembaga PBB yang mengurusi masalah kemanusiaan dan para pengungsi- dengan sigap PBB mengeluarkan resolusi no. 1319, yang berisi antara lain menekan pemerintah Indonesia untuk membubarkan milisi bersenjata, sekaligus menyeret para pelaku pembunuhan ke meja hijau.

Wartawan antara dari markas PBB di New York, Senin (11/9) melaporkan sebuah delegasi DK-PBB pekan depan akan bertolak ke Indonesia untuk melakukan investigasi atas kasus serangan yang menewaskan tiga pekerja bantuan kemanusiaan PBB di Atambua. Delegasi itu bakal dipimpin Dubes Martin Andjaba dari Namibia dengan sejumlah anggota, antara lain, dari Amerika Serikat dan Inggris yang selama ini terus mengkritik Indonesia dalam penanganan masalah pengungsi dan milisi pro integrasi (Republika, 13/09/2000). Menurut diplomat yang hadir dalam pertemuan tertutup DK-PBB itu, delegasi yang dipimpin Andjaba akan “menyampaikan pesan keras kepada pemerintah Indonesia untuk melucuti dan membubarkan milisi di kamp pengungsi Timor Barat serta membawa pelaku penyerangan kantor UNHCR di Atambua ke meja hijau” (ibidem)

Kontan saja, rencana DK-PBB tersebut ditolak pemerintah Indonesia. Penolakan itu kemarin disampaikan Menhan Moh. Mahfudz MD dan Menko Sospolkam Susilo Bambang Yudhoyono secara terpisah, usai mengikuti sidang kabinet yang dipimpin Wapres Megawati di Bina Graha Jakarta. Menurut Mahfudz, untuk sementara ini sidang kabinet menolak dulu pengiriman tim penyidik PBB, karena pemerintah sedang melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah pengungsi Timtim secara menyeluruh. Alasannya, lanjut Menhan, Indonesia merupakan negara berdaulat yang tidak bisa diintervensi begitu saja, termasuk oleh PBB. “Masalah itu (pengiriman tim penyidik PBB) akan di negosiasikan. Untuk sementara ini tidak akan menerima dulu tim penyidik PBB” tegas Mahfudz ketika dicegat wartawan seusai sidang (ibidem).

Belakangan sikap PBB ‘melunak’ dengan membatalkan pengiriman delegasi khusus, diganti dengan mengutus para duta besar negara-negara anggota tetap DK-PBB yang ada di Jakarta. Namun, melalui kunjungan singkat Menhan AS, William Cohen, secara tegas AS mengancam Indonesia jika gagal melaksanakan komitmen untuk menertibkan para milisi. “Presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemimpin TNI telah memberikan jaminan, pemerintah dan TNI akan segera bertindak cepat dan pasti menuntaskan masalah di NTT. Kegagalan mereka menjalankan semua komitmen itu pasti akan memperburuk hubungan Indonesia dengan komunitas internasional. Lebih jauh, hal itu juga akan membahayakan kelangsungan semua bantuan ekonomi kepada Indonesia,” kata Cohen (Kompas,19/09/2000).

Apa sebenarnya yang diinginkan PBB, yang begitu bernafsu menangani kasus para pengungsi Timor Timur yang masih berada di kamp penampungan di wilayah Indonesia? Dan sejauh mana sebenarnya peranan AS, dengan memanipulasi PBB melakukan intervensinya? Tulisan ini akan mengulasnya agar menjadi kesadaran kaum muslimin bersama.

PBB, Kepanjangan Tangan AS

Sejak berubah wajah dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB) menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional itu amat dipengaruhi oleh kondisi politik internasional saat itu. Begitu usai Perang Dunia II yang dimenangkan oleh tentara sekutu (AS, Inggris, Perancis dll), atas prakarsa negara-negara besar yang menang perang itu lembaga internasional itupun direstrukturisasi. Dibentuk banyak lembaga penting baru, seperti Mahkamah Internasional, Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) dan puluhan lembaga lain yang menangani mulai bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, sampai urusan pengungsi dan kemanusiaan.

Kepentingan negara-negara besar, terutama AS, sudah tampak sejak munculnya PBB, antara lain adanya hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetap DK-PBB, yaitu: AS, Inggris, Perancis, Rusia, dan China. Keberadaan lima negara anggota tetap DK-PBB ini berulang kali dikritik dalam berbagai sidang internasional oleh negara –negara lain. Namun dominasi dan lobi politik internasional AS dan sekutunya yang terlalu perkasa menyebabkan kritik-kritik tersebut tidak menggoyahkan hak veto anggota tetap DK PBB itu. Mereka pun rela memberikan toleransinya dengan menyertakan anggota-anggota tidak tetap DK-PBB yang digilir setiap tahun. Hanya saja, anggota tidak tetap tak memiliki taji seperti halnya anggota-anggota tetap.

Hak veto merupakan penolakan salah satu atau beberapa anggota tetap DK-PBB atas resolusi PBB yang biasanya mendesak agar lembaga-lembaga internasional yang ada di bawah payung PBB, dan dunia internasional yang menjadi anggota PBB untuk melakukan manuver politik, ekonomi, militer tertentu kepada negara-negara lain.

Yang berbahaya justru apabila PBB dan DK-PBB sudah disetir oleh negara-negara besar seperti AS, untuk menggolkan dan menjaga kepentingan-kepentingan politik, ekonomi dan militernya di seluruh dunia atas nama misi perdamaian, pemulihan ekonomi, pemerintahan transisi dan slogan-slogan muluk lainnya. Contoh yang paling nyata adalah campur tangan AS melalui PBB dalam kasus pelucutan senjata atas tentara Irak pasca perang Teluk. Begitu pula boikot internasional yang diprakarsai oleh AS, Inggris dan Perancis atas penduduk dan pemerintah Irak dalam ekonomi, perdagangan, hingga ke masalah penerbangan. Dampaknya jelas menimbulkan kelaparan yang amat sangat dan berakibat pada matinya ribuan kaum muslimin yang menghuni wilayah Irak, kurangnya obat-obatan dan kemiskinan yang merajalela, serta hancurnya perekonomian. Sebaliknya AS dan Inggris di DK-PBB selalu memveto keputusan PBB terhadap campur tangan AS di Libanon, atau keterusterangan DK-PBB yang enggan ‘mengecam’ pendudukan Israel, atau aksi militer Israel atas rakyat Palestina. Lalu dimana semboyan PBB yang amat manis: untuk menjaga ketertiban dunia, menjunjung tinggi harkat-harkat kemanusiaan, memelihara perdamaian dan seabrek lagi kata-kata merdu lainnya itu? Faktanya, amat kontradiktif !

UNHCR, alat Imperialisme AS

Sudah menjadi rahasia umum internasional kalau seluruh lembaga yang bernaung di bawah PBB, merupakan underbouw AS dan negara-negara Barat besar lainnya. Termasuk dalam hal ini UNHCR.

Oleh karena itu setiap delegasi, komisi, utusan atau apapun namanya yang berbaju lembaga-lembaga resmi internasional PBB selalu ditujukan untuk mengarahkan pada misi utamanya, yaitu untuk menjaga kepentingan AS dan sekutunya atau menancapkan pengaruh AS lebih kuat lagi di daerah-daerah dimana berbagai misi PBB itu dilaksanakan. Begitu pula mata-mata AS dan sekutunya amat kuat dan bercokol di berbagai lembaga bantuan internasional, baik yang bergerak dalam bidang kemanusiaan, kesehatan, obat-obatan, maupun lingkungan hidup. Terlebih lagi dalam operasi militer atau misi diplomatik di bawah resolusi PBB.

Contoh paling nyata adalah keterlibatan Richard Buttler, ketua komisi pelucutan senjata –UNSCOM- yang dibentuk PBB untuk melucuti sistem persenjataan Irak, seusai perang teluk. Irak sendiri telah meminta kepada PBB untuk mengganti Richard Buttler yang berkewarganegaraan AS itu. Alasannya karena ia adalah agen AS untuk memata-matai sistem persenjataan Irak. Contoh lainnya jelas-jelas tampak pada diri salah seorang korban anggota UNHCR yang tewas dibantai massa pengungsi Timor Timur di Atambua. Korban yang warganegara Ethiopia itu ternyata seorang kolonel angkatan bersenjata di negaranya.

Jadi, bila organisasi internasional semacam UNHCR saja dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu negara-negara besar seperti AS, amat jamak kalau DK-PBB pun menjadi alat ampuh negara-negara Barat mencengkramkan dominasinya atas negara-negara lain di dunia.

Strategi Politik Imperialis AS

Berdasarkan contoh-contoh diatas, kaum muslimin harus memahami dasar-dasar politik AS, yang menjadi landasannya dalam menjalankan hubungan internasional dengan berbagai negara di dunia. Dasar politik AS itu: Pertama, menjaga dan mempertahankan AS dari setiap ancaman yang dapat menggoyang kedudukanya sebagai negara adidaya, sekaligus polisi dunia. Kedua, mengeksploitasi bangsa-bangsa lain untuk menjaga kepentingan AS dan memelihara eksistensinya di mana saja di seluruh dunia.

Untuk itu AS telah meletakkan beberapa langkah dasar dalam percaturan politik internasional, khususnya di negara-negara yang berada di kawasan Asia, sebagai berikut :

1.Politik pembebasan dari penjajah lain atau propaganda mengatasnamakan self of determination (penentuan nasib sendiri). Langkah ini amat efektif bagi AS untuk memecah-belah kekuatan berbagai bangsa dan negara, sekaligus menciptakan krisis baru di wilayah-wilayah sengketa. Dengan demikian AS –melalui lembaga-lembaga di bawah PBB- bisa masuk mengendalikan kondisi politik wilayah tersebut sesuai dengan kepentingan AS. Kasus terpisahnya Timor Timur setelah jajak pendapat merupakan contoh nyata. Isu ini pun dihembuskan kembali oleh AS untuk memanas-manasi Aceh, Riau, Maluku dan Papua.

2. Bantuan ekonomi, dengan berbagai bentuknya. Agar tercipta ketergantungan ekonomi yang amat tinggi kepada negara-negara donor, sehingga amat leluasa bagi mereka mengeksploitasi melalui syarat-syarat tertentu sesuai dengan keinginan mereka. Pada akhirnya yang terjadi justru semakin miskinnya negara-negara pengutang. AS dalam hal ini menggunakan instrumen Bank Dunia dan IMF untuk mencekik negara-negara pengutang yang sesungguhnya amat kaya dengan sumber alamnya. Keterkaitan Bank Dunia dengan unsur politik amat nyata. Sebagai contoh pernyataan Bank Dunia yang menyarankan pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah konkret secepatnya guna mengakhiri kekerasan di NTT (Kompas, 13/09/2000).

3. Bantuan militer. Hal ini dilakukan dalam rangka menjalankan dua kepentingan mereka, yaitu, pertama, menciptakan pasar senjata bagi hasil-hasil industri mereka; kedua, menghambur-hamburkan belanja negara untuk membeli persenjataan yang sesungguhnya tidak terlalu mendesak. Ini berarti pemborosan kekayaan negara. Untuk itu AS selalu menciptakan konflik-konflik bersenjata di berbagai belahan dunia agar tujuan-tujuan mereka yang amat jahat bisa dilaksanakan. Itulah yang dilakukan AS di wilayah Timur Tengah, terutama pada saat perang Teluk.

4. Investasi pertambangan dan industri jangka panjang. Bertujuan untuk merampok harta kekayaan dan sumber alam negara-negara yang depositnya melimpah ruah dan nota benenya tergolong negeri-negeri miskin. Proyek-proyek seperti Caltex, Mobil Oil, Inco, sampai Freeport di Indonesia adalah contoh nyata yang tidak berpengaruh nyata terhadap pengembangan dan pembangunan daerah. Malah lebih banyak muatan politisnya dari pada manfaat ekonominya. Untuk mempermudah investasi tersebut AS menggunakan organ-organ internasionalnya seperti GATT dan WTO untuk menancapkan kukunya di negeri-negeri kaum muslimin.

5. Perang pemikiran. Untuk menghilangkan dan mengubur pemikiran-pemikiran Islam yang masih bercokol di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Sehingga umat akan berkiblat ke Barat, dan menjadikan perdaban Barat segalanya bagi seluruh aspek kehidupan. AS telah melontarkan slogan-slogan Demokrasi,HAM,Liberalisme, Feminisme, Gender, Pluralisme, Toleransi beragama dan lain-lain. Pada akhirnya umat Islam kehilangan jati dirinya, bahkan tidak mengenal sama sekali ajaran-ajarannya. Dan sebagai gantinya adalah ide-ide kufur yang dilontarkan negara-negara Barat sebagai tolok ukur dan berhala baru bagi kaum muslimin.

Demikianlah, AS dan sekutu-sekutunya telah bergabung bahu-membahu untuk menjalankan rencana jahatnya atas negeri-negeri kaum muslimin. Sebab, setelah Komunisme Rusia runtuh, musuh AS dan sekutunya tinggal satu, yaitu Islam dan kaum muslimin. Dan Indonesia sebagai kawasan terluas dan terbesar dari komunitas kaum muslimin, menjadi sasaran utama berikutnya setelah berhasil mencengkeram wilayah Timur Tengah.

Khatimah

Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dari cengkeraman AS dan negara-negara Barat yang amat rakus itu, yaitu dengan memahami politik Imperialismenya. Kemudian kaum muslimin harus bersama-sama membongkar, menggagalkan, dan menghancurkan rencana-rencana licik mereka. Termasuk di dalamnya adalah menghancurkan seluruh ide dan keyakinan yang berasal dari Barat, melengserkan agen-agen mereka yang terdiri dari para penguasa kaum muslimin, menutup seluruh sarana yang menjadi perantara Imperialisme mereka, seperti menutup Kedubes-kedubes mereka, menutup kantor-kantor PBB dan seluruh organisasi yang berada di bawah naungannya, memutuskan hubungan dengan Bank Dunia dan IMF, memulangkan seluruh staf-staf dari organisasi internasional tersebut ke negara-negara mereka.

Setelah itu, kaum muslimin mengangkat seorang khalifah untuk menjalankan sistem syariat Islam secara total dan menyeluruh di negeri-negeri kaum muslimin dalam sebuah negara Khilafah Islamiyah. Sebab, semua langkah tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan dalam kondisi dimana kaum muslimin masih tersekat-sekat dalam puluhan sistem hukum yang berbeda-beda, puluhan penguasa yang berlainan, perbatasan negara, dan sebagainya. Juga tidak mungkin hal itu terwujud selama kaum muslimin masih gandrung dengan peradaban dan ide-ide yang berasal dari Barat dan nyata-nyata bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam. Firman Allah SWT :

“Dan Allah berkuasa terhadap urusanNya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.” (QS. Yusuf : 21).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: