Kontroversi Amandemen Pasal 29 UUD 45

Amandemen pasal 29 UUD 45 pada Sidang MPR (7-18 Agustus 2000) kiranya akan tersendat. Pasalnya, perbedaan pendapat seputar perubahan pasal 29 ini sangatlah besar. Ada fraksi yang tidak menginginkan perubahan sama sekali. Fraksi KKI yang beranggotakan beberapa gelintir wakil partai-partai kecil nasionalis misalnya, pagi-pagi sudah mengancam akan walk-out dari ruang sidang bila amandemen pasal itu tetap dilaksanakan melalui jalan voting. Fraksi PDI-P pun lantang menolak. Sementara, Fraksi PPP terus gigih menggalang dukungan agar usulan mengamendemen pasal 29 seperti yang mereka inginkan dapat digolkan. Apa yang sebenarnya terjadi?

Seperti telah diketahui, bunyi pasal 29 UUD 45 adalah, ” (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa“. Ayat (2) berbunyi, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu“. Oleh FPP pasal ini ingin diubah dengan tambahan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

Tidak salah bila orang mengasosiasikan usulan F-PPP ini dengan semangat kembali ke Piagam Jakarta karena memang fraksi dari partai pemenang urutan ketiga pemilu 1999 lalu ini secara terang-terangan mengembalikan rumusan itu ke dalam konstitusi. Sebagai partai Islam, F-PPP agaknya merasa berkewajban untuk menegaskan kembali semangat penerapan syariat Islam di Indonesia yang memang mayoritas penduduknya beragama Islam.

Sayang usulan ini tidak mendapat dukungan partai lain, termasuk partai-partai yang katanya partai Islam atau berbasis Islam. Mereka malah mengusulkan rumusan lain. F-Reformasi yang terdiri dari PAN dan PK, FPDU, P-PBB mengusulkan ditambah dengan rumusan, dengan kewajiban menjalankan ajaran agama bagi masing-masing pemeluknya. F-Golkar mengusulkan rumusan lain lagi, yaitu negara melindungi penduduk dari penyebaran paham yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta penyelenggaraan negara tidak boleh menyimpang dari norma dan nilai agama. Sementara Fraksi PKB menginginkan rumusan pasal 29 ayat (1) tidak berubah, sedang rumusan Pasal 29 pasal (2) diubah menjadi, Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaan agamanya masing-masing.

Mengapa Terjadi Kontroversi?

Sungguh aneh, di negeri Islam ada kontroversi terhadap upaya tegas untuk mencantumkan kewajiban penerapan syariat Islam dalam konstitusi. Semestinya, yang muncul bukan penolakan, melainkan dukungan bahkan tuntutan. Tapi mengapa kontroversi terjadi juga?

Setidaknya ada dua pemicu. Pertama, ketakutan pada Islam atau Islamophobia. Ini didorong oleh stereotip bahwa amandemen itu akan menjadikan Indonesia negara Islam yang menindas kaum minoritas non muslim. Hal ini barangkali ilusi orang-orang Minahasa. Melalui Deklarasi Kongres Minahasa Raya, Sabtu, 5 Agustus 2000 mereka menolak keras usulan amandemen itu, seraya mengancam jika amandemen itu dilakukan dan berhasil, pada saat itu juga rakyat Minahasa menyatakan berpisah dan terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedua, kekurangpahaman atau kesalahpahaman terhadap ajaran Islam, khususnya berkenaan dengan syariat, seolah-olah penerapan syariat Islam merupakan pilihan. Bukan suatu kewajiban. Juga bahwa syariat Islam, kalaupun akan diterapkan, hanya sebatas buat kaum Islam saja. Terhadap yang lain, dikira syariat Islam tidak wajib bahkan tidak boleh diterapkan. Padahal syari’at Islam wajib diterapkan baik untuk kaum muslimin maupun non muslim.

Antara Piagam Jakarta dan Piagam Madinah

Sejak masa Orba, kelompok Islamphobia selalu menggunakan trik politik “waspadai upaya-upaya hendak mengembalikan Piagam Jakarta” terhadap berbagai upaya politisi muslim untuk memasukkan hukum-hukum Islam dalam berbagai RUU yang dibahas di DPR seperti RUU Perkawinan dan RUU Peradilan Agama. Trik yang dipropagandakan tersebut tampaknya berhasil mempengaruhi publik, khususnya para anggota DPR dan pejabat pemerintah, bahkan kalangan tokoh umat Islam sendiri.

Dengan trik tersebut dibangun logika bahwa kalau RI bubar dan berubah menjadi negara Islam, maka orang-orang non muslim akan dibunuhi. Selain itu, toh dalam Piagam Madinah sendiri Nabi Muhammad saw. mengakui keberadaan pluralitas warga negara. Oleh karena itu, kalau mau merujuk kepada ajaran Nabi Muhammad, negara RI yang plural ini sudah final.

Di tengah penyesatan politik itu, secara umum umat kurang begitu paham tentang Piagam Jakarta maupun Piagam Madinah. Padahal sejarah mencatat bahwa piagam Jakarta (lihat Endang Saefuddin Anshari, Piagam Jakarta) yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 (satu orang di antaranya Kristen dari pergerakan nasionalis, yakni Mr. A.A. Maramis) adalah hasil rumusan resmi yang dikeluarkan oleh wakil bangsa yang tergabung dalam BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dan merupakan “gentleman’s agreement”. Isinya sama persis dengan Pembukaan UUD 1945 kecuali pada alinea terakhir pada kalimat “..berdasar kepada: ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya,..”.

Dalam sidang BPUPKI 10 Juli 1945, Sukarno sebagai Ketua Panitia 9 menyampaikan bahwa “Piagam Jakarta” merupakan hasil akhir dari kompromi yang diperoleh secara susah payah dari kalangan nasionalis dan kalangan Islam. Namun pada sidang 11 Juli seorang Protestan bernama Latuharhary menolak kata kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluknya itu. Pada sidang tanggal 14 Juli 1945 tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadi Kusumo (yang didukung oleh Kyai Sanusi) usul agar kata-kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Namun Sidang akhirnya memutuskan dipertahankannya hasil kompromi tersebut.

Berkaitan dengan pasal 29 UUD 1945 yang dalam rancangan Batang Tubuh Konstitusi yang dibuat oleh BPUPKI sebagai pasal 28, Ki Bagus Hadi Kusumo kembali mengusulkan agar kata “bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus. Namun sidang 15 Juli 1945 itu kembali menolak usulan Ki Bagus Hadi Kusumo dan secara mufakat menyetujui hasil panitia yang dilaporkan oleh Prof. Supomo yaitu: Pasal 28 Bab X tentang Agama:

  1. “Negara berdasar atas Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya“;
  2. “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing”

Berkaitan dengan piagam Jakarta dan Pasal 28 ayat 1 di atas, Sidang BPUPKI pada tanggal 16 Juli akhirnya menyetujui usulan golongan Islam yang diungkapkan oleh Patalykrama pada sidang 15 Juli 1945 –-mengulang usulan A. Wahid Hasyim, ayah presiden Gus Dur yang disampaikan tanggal 13 Juli 1945—yang didukung tokoh NU K.H. Masykur, yakni Pasal 4 ayat 2 tentang Presiden: “Yang dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli yang beragama Islam”.

Hanya saja, sehari setelah Indonesia merdeka terjadi manuver licik yang dilakukan oleh PPPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dengan modus bahwa kalau ketetapan BPUPKI yang memuat “kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” ditetapkan sebagai konstitusi negara, golongan Kristen dan Katolik dari Indonesia bagian Timur akan memisahkan diri dari negara kesatuan Indonesia karena merasa didiskriminasikan. Penghapusan kalimat-kalimat penting dalam Mukaddimah (Piagam Jakarta), Pasal 4 ayat 2, dan Pasal 28 ayat 1 dan 2 diumumkan oleh Hatta pada rapat PPKI 18 Agustus 1945. Dan Bung Karno yang mengambil alih pimpinan sidang mengatakan bahwa UUD 1945 itu adalah UUD sementara, UUD Kilat, Revolutiegrondwet. Dia meminta umat Islam bersabar dulu tentang masalah itu agar nanti dibicarakan setelah Indonesia dalam keadaan aman dan tenang.

Para tokoh umat Islam dengan khusnuzhan dan sikap toleran akhirnya menyetujui. Namun persetujuan mereka harus dibayar mahal oleh kaum muslimin yang mayoritas di negeri ini, yakni hukum syari’at Islam tak pernah diterapkan oleh negara. Negara pun menerapkan hukum-hukum kufur warisan kolonialis Belanda yang agamanya sama dengan kaum minoritas tersebut. Padahal kita tahu bahwa dulu penjajah Belanda itu dengan paksa melikuidasi hukum-hukum syari’at Islam dari negeri ini dan mereka ganti dengan hukum-hukum yang mereka bahwa dari negeri mereka. Siapa yang curang?

Oleh karena itu, umat Islam punya alasan historis untuk menuntut dikembalikannya 7 kata yang dicoret dari Piagam Jakarta juga pada Pasal tentang Agama dan Presiden sehingga syari’at Islam bisa diterapkan. Dan kita pun sudah tahu modus yang bakal diterapkan oleh kelompok Islamphobia adalah akan memisahkan diri sebagaimana kasus Minahasa. Kiranya umat Islam jangan sampai tertipu dua kali. Kata Nabi tidaklah seorang muslim itu jatuh dalam lubang yang sama dua kali.

Adapun Piagam Madinah yang banyak dijadikan alasan untuk menolak Islam dengan sangkaan bahwa Piagam Madinah ini justru menghargai pluralitas dan pluralisme, dapat kita lihat sebagai piagam yang dideklarasikan oleh Rasulullah saw. kepada umum bahwa telah berdiri satu komunitas yang mandiri dengan aturan sendiri yakni komunitas umat Islam yang terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin. Orang-orang non muslim yang mengikuti tata cara kehidupan kaum muslimin akan mendapatkan perlindungan (ahlu dzimmah) kaum muslimin dan diberi kebebasan bagi mereka dalam perkara yang diajarkan agama mereka. Adapun dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, semua rakyat baik muslim maupun non muslim tunduk di bawah hukum Syari’at Islam.

Adapun Kaum Yahudi yang ada di dalam dan sekitar kota Madinah yang tidak masuk ke sistem kehidupam masyarakat kaum muslimin, terhadap mereka dibangun hubungan bertetangga baik (husnul jiwar) dan perjanjian sama-sama mempertahankan kota Madinah. Satu hal yang menarik, bilamana ada perkara di antara komunitas umat Islam dan kaum Yahudi, maka perkaranya akan diselesaikan menurut Allah dan rasul-Nya.

Dengan demikian jelaslah bagi kita bahwa piagam Jakarta maupun piagam Madinah secara esensial memiliki kemiripan, hanya saja dalam piagam Jakarta ada pembatasan pelaksanaan syari’ah Islam bagi para pemeluknya sedangkan dalam piagam Madinah syari’at Islam (sebagaimana usul Ki Bagus Hadi Kusumo dan Kyai Sanusi) dilaksanakan untuk seluruh umat manusia yang terikat dengan piagam tersebut, baik muslim maupun non-muslim.

Nasihat buat kaum muslimin:

Jelas bahwa upaya mengembalikan aqidah dan hukum syari’at Islam sebagai konstitusi dan undang-undang dalam kehidupan masyarakat di dunia Islam adalah merupakan usaha mulia yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Kaum muslimin harus mendukungnya, sekalipun usaha itu mesti dengan mengamandemen seluruh UUD 1945, dari pembukaan sampai penutup, dari dasar sampai atap! Sebab, fakta sejarah Nabi menyatakan bahwa beliau menegakkan negara di kota Madinah adalah dengan dasar aqidah Islamiyah. Beliau saw. sebagai kepala negara menjalankan pemerintahan dengan hukum-hukum Islam sebagaimana pelaksanaan firman Allah:

dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (QS. al-Maidah 49).

Oleh karena itu, menjadi tugas dan tanggung jawab para anggota MPR dari kalangan kaum muslimin untuk memperjuangkan ditegakkannya negara kaum muslimin ini di atas dasar Islam dan diterapkannya sistem hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi seluruh warga negara, muslim atau non muslim.

Oleh karena itu, kini saat ujian iman bagi wakil rakyat, jangan sampai seperti yang disebut oleh Allah SWT:

Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka (dengan) penyesatan yang sejauh-jauhnya.” (QS. An-Nisaa’ 60).

Wallahu muawwiq ila aqwamit thariiq!

About these ads

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: